AMBON,NUNUSAKU.ID,— Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen partainya, Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memperjuangkan perubahan kebijakan penganggaran bagi daerah kepulauan, termasuk Provinsi Maluku.
Menurut Zulkifli, selama ini perhitungan dalam pembagian anggaran masih sangat dipengaruhi jumlah penduduk dan luas daratan.
Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan daerah kepulauan yang memiliki wilayah laut jauh lebih luas dibandingkan daratannya.
Hal itu disampaikan Zulhas kepada wartawan seusai melantik DPW PAN Maluku dan DPD PAN kabupaten/kota se-Maluku di Hotel Santika Premiere Ambon, Rabu (2/9/26) malam.
Zulhas mengatakan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian PAN selama kurang lebih dua dekade. Partai, kata dia, terus mendorong agar karakteristik wilayah kepulauan mendapatkan pengakuan dalam sistem penghitungan anggaran.
“Yang selama ini kan dihitung jumlah penduduk dan daratan. Nah, kalau begitu, kepulauan kapan bisa kejar? Karena itu sekarang ada undang-undang. Ini sudah 20 tahun lalu kami, PAN, berjuang untuk ini. Terus-menerus, belum berhasil,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila luas wilayah laut tidak turut diperhitungkan secara proporsional, daerah kepulauan akan terus menghadapi kesenjangan dalam kapasitas fiskal dibandingkan daerah yang memiliki karakter geografis berbeda.
Menurutnya, Maluku dan sejumlah provinsi kepulauan lainnya memiliki tantangan pembangunan yang jauh lebih kompleks. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, konektivitas dan distribusi kebutuhan masyarakat membutuhkan biaya yang lebih besar.
“Nah, sekarang saat ini baru undang-undangnya. Kita akan habis-habisan berjuang agar daerah-daerah kepulauan seperti Maluku, Kepulauan Riau, itu perhitungannya luas, termasuk luas lautan,” tegasnya.
Zulkifli bahkan mengingatkan bahwa tanpa formula yang lebih adil, terdapat risiko ketimpangan anggaran antara provinsi kepulauan dengan daerah lain semakin sulit dikejar.
“Kalau enggak, nanti provinsi kalah dengan satu kabupaten anggarannya. Sehingga kepulauan susah untuk mengejar provinsi lain,” katanya.
Karena itu, ia berharap regulasi yang sedang diperjuangkan dapat memberikan ruang bagi karakteristik wilayah kepulauan dalam menentukan formula pembagian anggaran.
“Mudah-mudahan undang-undang ini nanti bisa memuat itu. Kita akan berjuang, ujarnya.
Mengenai pentingnya membuka ruang lebih besar bagi generasi muda Maluku untuk terlibat dalam proses pembangunan, Zulhas menilai, keterlibatan generasi muda salah satu kunci untuk percepat kemajuan Maluku, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Menurutnya, semakin besar ruang yang diberikan kepada generasi muda untuk berkreasi, bekerja dan mengambil peran, maka semakin besar pula peluang daerah untuk berkembang.
“Ya, tentu akan sangat membantu kemajuan Maluku. Terutama tenaga kerja pasti akan banyak,” kata Zulkifli.
Ia berharap semangat membuka ruang bagi generasi muda tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diterjemahkan melalui kebijakan dan program yang memberikan kesempatan nyata bagi anak-anak muda Maluku.
Zulhas menilai, pembangunan Maluku membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk pemerintah, partai politik, dunia usaha dan generasi muda.
Daerah kepulauan seperti Maluku butuhkan kebijakan yang tidak hanya melihat angka penduduk dan luas daratan, tetapi juga memahami realitas geografis serta potensi laut yang menjadi bagian terbesar dari wilayahnya.
Dengan demikian, perjuangan terhadap keadilan fiskal bagi daerah kepulauan diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. (NS-02)
