AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai langkah strategis menuju kesejahteraan yang merata.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Ambon yang berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Karang Panjang, Selasa (14/04/26).
Rapat yang mengusung tema “Akses Keuangan Merata: Masyarakat Sejahtera” ini dihadiri langsung Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena, Plt Kepala OJK Maluku Harmain Biladi, Pj Sekretaris Kota Ambon Robby Sapulette, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Walikota menegaskan, TPKAD memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan akses keuangan di daerah. Ditekankan, capaian tidak boleh sekadar berorientasi pada target, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“TPKAD harus mampu hadirkan solusi konkret. Semua pemangku kepentingan sudah terlibat, sehingga setiap kendala terkait akses keuangan bisa dibahas dan diselesaikan bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Walikota, akses keuangan harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat. Menurutnya, ketersediaan layanan keuangan saja tidak cukup tanpa pemahaman yang baik dalam mengelolanya.
Ditengah dinamika global yang terus berkembang, Walikota juga mengajak seluruh pihak untuk tetap bersyukur sekaligus waspada terhadap potensi dampak ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi daerah.
Dari sisi ekonomi, Kota Ambon masih mencatat pertumbuhan positif. Meski laju pertumbuhan pada 2025 berada di angka 4,87 persen dan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, kondisi tersebut dinilai tetap stabil.
“Daya beli masyarakat pun terjaga, terutama terlihat dari peningkatan konsumsi menjelang hari besar keagamaan,” ungkapnya.
Sementara itu, tingkat inflasi di Kota Ambon pada Maret 2026 tercatat sekitar 3,18 persen dan masih dalam kategori aman. Kenaikan harga yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh faktor administratif seperti penyesuaian tarif transportasi dan listrik.
Kabar baik juga terlihat dari penurunan angka kemiskinan, yang turun dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen pada 2025. Meski demikian, Walikota mengingatkan bahwa kelompok rentan miskin masih perlu mendapat perhatian serius.
“Selisih antara masyarakat miskin dan rentan miskin sangat tipis. Karena itu, intervensi program harus tepat sasaran dengan didukung data yang akurat,” tegas Wattimena.
Kedepan, Pemkot Ambon akan terus mendorong inklusi keuangan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan target nasional untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Selain itu, penguatan sektor ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, serta digitalisasi sistem transaksi juga menjadi fokus utama. Walikota bahkan menekankan pentingnya peran perbankan dalam meningkatkan porsi kredit produktif guna mendukung pertumbuhan usaha masyarakat.
“UMKM harus menjadi prioritas. Pemerintah akan memfasilitasi, namun sektor perbankan diharapkan lebih aktif dalam mendorong pembiayaan produktif,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya upaya bersama dalam memberantas praktik rentenir serta mencegah dominasi pasar oleh pihak tertentu yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Sementara, Plt Kepala OJK Maluku Harmain Biladi mengaku, inklusi keuangan memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan.
“Peran daerah sangat menentukan dalam pencapaian target inklusi keuangan nasional. TPKAD menjadi ujung tombak dalam upaya tersebut,” ujarnya.
Kedepan, OJK juga akan mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah yang mampu mengukur tingkat inklusi secara lebih rinci hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk indikator penggunaan produk keuangan dan akses layanan seperti ATM serta kredit UMKM.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas berbagai program prioritas tahun 2026, seperti program satu rekening satu pelajar, percepatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pengembangan ekonomi kreatif, hingga perluasan layanan keuangan melalui agen laku pandai.
Tak hanya itu, OJK bersama para pemangku kepentingan juga tengah menyusun modul literasi keuangan untuk tingkat SMP sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap layanan keuangan sejak dini.
Melalui rapat pleno ini, diharapkan lahir langkah-langkah strategis yang mampu memperkuat inklusi keuangan di Kota Ambon. Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan. (NS-02)
