AMBON,NUNUSAKU.ID – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Maluku kembali menggelar diskusi bulanan dengan mengangkat tema “Sinergi UMKM dan Dunia Perbankan Guna Memperkuat Sektor Riil di Maluku”, Sabtu (29/8/2026), di Baileo Cafe Poka, Kota Ambon.
Diskusi bulanan kedua KADIN Maluku ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, yakni Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Ambon, Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Ambon, serta Bank Maluku-Malut.
Kegiatan tersebut diikuti pengurus KADIN Maluku, jajaran KADIN Kabupaten/Kota, serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Ambon.
Ketua Umum KADIN Maluku, M. A. S. Latuconsina mengatakan, diskusi bulanan tersebut merupakan bagian dari upaya KADIN memperkuat kapasitas pengusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini merupakan diskusi bulanan kedua dalam upaya memperkuat pengusaha dan mendukung ekonomi. Kita ingin mensinergikan program pemerintah dengan dunia usaha sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku,” kata Latuconsina.
Menurutnya, UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian karena terbukti mampu bertahan dalam berbagai tekanan ekonomi, termasuk saat pandemi COVID-19.
“Kenapa UMKM penting? Karena dalam setiap krisis ekonomi di Indonesia, termasuk pandemi, yang tetap survive adalah UMKM. Karena itu, UMKM harus kita dorong menjadi soko guru perekonomian Indonesia, termasuk di Maluku,” ujarnya.
Latuconsina menegaskan, KADIN akan terus mengambil posisi sebagai trigger sekaligus membuka konektivitas antara pelaku UMKM dengan pemerintah maupun dunia perbankan, khususnya dalam mengakses pembiayaan usaha.
“KADIN membuka konektivitas dan memfasilitasi UMKM dengan dunia perbankan untuk permodalan. KADIN siap menjembatani para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses permodalan,” tegasnya.
Ia mengatakan, penguatan UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan sektor riil, tetapi juga berhubungan langsung dengan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran.
“Kalau UMKM sejahtera, maka kita bisa meminimalisir angka pengangguran dan roda ekonomi bisa tumbuh positif,” katanya.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Positif
Latuconsina juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa yang dinilai terus mendorong aktivitas ekonomi daerah ditengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Pemerintah Maluku dibawah Gubernur Hendrik Lewerissa kita apresiasi karena terus agresif. Walaupun berada di tengah kondisi efisiensi, pertumbuhan ekonomi Maluku tetap tumbuh positif,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan pelaku UMKM.
Menurutnya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Maluku sangat besar sehingga harus diikuti dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal.
“Pelaku UMKM lokal harus eksis. Jangan sampai tergilas oleh pengusaha dari luar Maluku. Kita punya SDM dan SDA yang banyak dan besar, sehingga harus terus didorong dan dikembangkan,” tandasnya.
KADIN Kabupaten/Kota Diminta Bergerak
Lebih lanjut, Latuconsina mendorong jajaran KADIN Kabupaten/Kota di Maluku untuk mengembangkan forum diskusi serupa secara rutin di daerah masing-masing.
Menurutnya, KADIN Kabupaten/Kota dapat menggandeng pemerintah kabupaten/kota, perbankan, serta pelaku UMKM setempat untuk membahas persoalan riil yang dihadapi dunia usaha.
“Ini yang harus dilakukan KADIN Kabupaten/Kota. Galakkan diskusi bulanan yang sama, gandeng Bupati atau Wali Kota dan libatkan pelaku UMKM setempat. Di situ wujud nyata kehadiran KADIN,” katanya.
Sementara itu, para pelaku UMKM yang mengikuti diskusi mengapresiasi inisiatif KADIN Maluku yang mempertemukan mereka dengan narasumber dari berbagai sektor terutama pihak perbankan.
Mereka menilai forum tersebut memberikan perspektif baru mengenai pengembangan usaha, akses pembiayaan, serta berbagai peluang memperoleh dukungan permodalan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Para pelaku UMKM juga berharap diskusi berikutnya dapat menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai persoalan kredit macet, kesehatan usaha, serta berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan.
KADIN Maluku menilai forum semacam ini perlu terus diperkuat agar tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menghasilkan konektivitas dan solusi konkret bagi pelaku usaha.
Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat fondasi perekonomian Maluku. (**)
