AMBON,NUNUSAKU.ID,– PT Batu Tua Tembaga Raya menyatakan komitmennya menindaklanjuti delapan rekomendasi hasil pengawasan terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat tumpahan bahan dari kecelakaan tongkang di kawasan pelabuhan PT Batu Tua Tembaga Raya, Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Namun, tindak lanjut lanjutan masih menunggu hasil pengawasan lapis kedua dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Hal itu disampaikan Manager External Affairs PT Batu Tua Tembaga Raya, Carlos, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Maluku, Dinas ESDM Maluku dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Selasa (10/11/26).
Carlos menjelaskan, pihak perusahaan telah melakukan sejumlah langkah tindak lanjut, termasuk menyampaikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku. Saat ini, pengawasan juga dilakukan secara berlapis oleh DLH dan KLH.
“Kita sudah melakukan tindak lanjut dalam bentuk laporan kepada DLH. Saat ini juga ada pengawasan lapis kedua dari DLH dan KLH. Karena itu, kita masih menunggu hasil pengawasan dari KLH,” jelasnya.
Terkait hasil pemeriksaan laboratorium, Carlos menyebut, hasil pengujian sampel air pada 2025 menunjukkan seluruh parameter yang diperiksa masih memenuhi baku mutu lingkungan.
Menurutnya, pengujian tersebut dilakukan melalui laboratorium Intertek yang disebut telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup.
“Untuk hasil laboratorium 2025, semuanya memenuhi baku mutu. Sampel yang kami ambil dan uji menunjukkan hasil sesuai standar yang ditetapkan,” ungkapnya.
Meski demikian, hasil pengawasan lanjutan dari KLH hingga Oktober 2026 belum diterima pihak perusahaan. Carlos mengakui proses pengawasan membutuhkan waktu sehingga perusahaan masih menunggu hasil resmi dari kementerian.
Janji Jalankan Rekomendasi DPRD Maluku
Dalam RDP tersebut, Komisi II DPRD Maluku juga mendorong perusahaan untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat serta menunggu hasil pengawasan lanjutan sebagai dasar pembahasan berikutnya.
Carlos menegaskan, perusahaan berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan dan siap memberikan penjelasan kembali kepada DPRD setelah hasil pengawasan dari KLH diterbitkan.
“Pastinya kita berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kalau tidak memiliki komitmen, tentu kita tidak akan menyampaikan laporan kepada DLH,” tegasnya.
Ia menambahkan, setelah hasil pengawasan KLH keluar, perusahaan akan kembali dipanggil DPRD untuk mempresentasikan perkembangan tindak lanjut dan memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dengan demikian, penyelesaian delapan rekomendasi tersebut masih menunggu hasil pengawasan lanjutan dari KLH sebagai dasar evaluasi dan langkah berikutnya. (NS)
