AMBON,Nunusaku.id,- Ditengah upaya keras dan serius Pemerintah Provinsi Maluku yang tidak pernah tutup mata atau diam, tapi selalu turun lapangan ketika ada konflik sosial terjadi di satu wilayah, tudingan serta tuduhan tidak berdasar malah hinggap.
Bukannya datang dari wakil rakyat di parlemen Karang Panjang yang mewakili masyarakat di 11 Kabupaten/Kota sebagaimana tugas mereka, malah nyinyiran itu justru muncul dari segelintir pihak yang “mengatasnamakan” publik yang langsung menyasar sang leader, Gubernur Hendrik Lewerissa (HL).
Tudingan ke Gubernur oleh segelintir orang yang “menurut mereka” bersikap tebang pilih dalam menangani konflik sosial di Maluku dinilai sebagai narasi menyesatkan, tidak berdasar fakta, serta berpotensi memperkeruh situasi keamanan daerah.
Tuduhan tersebut bahkan dianggap mengabaikan kerja nyata pemerintah provinsi bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas Maluku.
Padahal fakta di lapangan menunjukkan berbeda. Sejak awal kepemimpinannya, Hendrik Lewerissa justru menerapkan pola penanganan konflik yang tegas, terukur, dan terkoordinasi dengan melibatkan Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, serta seluruh unsur Forkopimda Maluku.
Setiap konflik yang muncul tidak pernah ditangani secara serampangan, apalagi berdasarkan sentimen wilayah atau kelompok tertentu.
Parahnya lagi, membandingkan antara penanganan konflik di Negeri Liang dan di kawasan STAIN Ambon juga dinilai sebagai logika sesat. Situasi di Liang saat itu butuhkan kehadiran langsung kepala daerah untuk mencegah konflik meluas antar negeri, sementara konflik di STAIN Ambon berada dalam kendali aparat keamanan dan telah ditangani sesuai prosedur.
Ironisnya, pihak-pihak yang kini paling lantang menuding Gubernur justru tidak pernah menawarkan solusi konkret, selain membangun opini publik yang menyudutkan pemerintah. Narasi sepihak tersebut dinilai berbahaya karena dapat memantik emosi kolektif dan memperbesar potensi konflik horizontal.
Kader Gerindra Maluku, Rustam Latupono tampil terbuka membela Gubernur yang tak lain merupakan pemimpinnya di partai maupun provinsi.
Menurutnya, Gubernur Hendrik Lewerissa itu super tanggap terhadap setiap konflik yang terjadi sejak awal memimpin Februari 2025 lalu hingga terakhir di Liang.
“Gubernur begitu tanggap dan reaktif saat insiden terjadi baik di Seram Utara, Haruku, Malra-Tual, Tanimbar, Ambon. Padahal sesungguhnya beliau juga tidak memiliki otoritas tunggal disitu. Bahwa konflik itu harus diselesaikan juga institusi lain, TNI-Polri yang sebetulnya punya kewenangan utama,” ucapnya.
Selain hadir langsung di lapangan, tetapi juga menjalankan fungsi kordinasi dan komunikasi dengan Bupati/Walikota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda juga bagian penting dari memastikan kehadiran negara ditengah masyarakat yang tidak tinggal diam.
Artinya jika melihat itu secara utuh, bukan skeptis maka pemerintah sesungguhnya tidak membiarkan konflik terjadi dan kepedulian-perhatian pemerintah itu bukan lips service semata tapi nyata dilakukan.
“Kepedulian itu tidak serta merta secara fisik, tetapi berkoordinasi lintas sektor dengan mempertemukan Forkopimda dan stakeholder bicara soal akar masalah dan mencari titik temu, solusi bagian dari upaya meminimalisir konflik dan menjaga situasi Kamtibmas. Maka jika ada tudingan tebang pilih ke Gubernur dalam menangani konflik, itu keliru dan sangat subjektif,” sebutnya.
“Sebab ketika fungsi itu dijalankan secara efektif dalam kerja senyap atau terlihat di lapangan, maka disitu Gubernur hadir dan bertindak dari dan atas nama negara untuk menyelesaikan setiap persoalan konflik,” jelasnya.
Pengalaman menunjukkan, tidak semua konflik harus dihadapi dengan kehadiran langsung kepala daerah. Ada situasi di mana pendekatan teknis, koordinatif, dan berbasis institusi justru lebih relevan. Inilah esensi tata kelola pemerintahan modern: pemimpin bekerja melalui sistem, bukan semata-mata melalui kehadiran personal.
Dalam konteks konflik antar pemuda di kawasan STAIN Ambon, misalnya, pemerintah provinsi tetap hadir melalui mekanisme yang tersedia. Aparat keamanan, perangkat daerah, dan unsur Forkopimda menjalankan perannya sesuai kewenangan masing-masing.
“Ini bukan bentuk pembiaran, melainkan pembagian peran yang terukur agar persoalan tidak melebar ke ranah yang lebih sensitif,” jelas mantan wakil ketua DPRD Kota Ambon itu.
Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering seorang Gubernur tampil di lokasi konflik, melainkan dari seberapa efektif sistem negara bekerja dalam mencegah, meredam, dan menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan.
“Kepada seluruh pihak, baik pemerintah Negeri/Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, bahkan warga untuk sama-sama, bahu-membahu menjaga Kamtibmas di Maluku. Mari menjaga ruang publik dari narasi yang menyesatkan, serta menempatkan akal sehat dan kepentingan perdamaian sebagai pijakan utama sikapi setiap konflik yang terjadi. Konflik hanya bawa sengsara, kesusahan. Tidak ada untungnya,” ajak Latupono.
Selain kader Gerindra, dukungan terhadap Gubernur Maluku terhadap cara dan pendekatan berbeda dalam menangani konflik di Maluku, datang dari politisi Golkar, Hasan Alkatiri.
Anggota DPRD Maluku Tengah itu menilai tudingan tebang pilih dari segelintir orang kepada Gubernur terkait penanganan konflik salah alamat dan keliru.
Sebab Gubernur HL malah memiliki responsibility sangat tinggi terhadap setiap insiden yang terjadi tak saja di Maluku Tengah, tetapi juga daerah lain.
“Jangan melihat orang punya respon ketika dia turun ke lapangan. Itu kerangka pikir yang salah. Sebab kepedulian dan perhatian tak semata soal fisik, tapi memastikan lewat koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan juga bentuk memastikan konflik tertangani dan tidak berkepanjangan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, Alkatiri mengajak para pihak tertentu untuk menilai objektif, bukan subjektif yang ujungnya demi kepentingan semata.
Pasalnya fakta ditemui bahwa pemerintah tak abai, selalu hadir ditengah situasi konflik dan tidak ingin konflik terus terjadi, bahkan berkepanjangan.
“Sebab konsen pemerintah ialah membangun daerah dan sejahterakan rakyat. Konflik hanya perkeruh jalannya pembangunan,” demikian Alkatiri.
Gubernur Hendrik Lewerissa berulang kali menegaskan, keamanan rakyat adalah prioritas utama, dan tidak ada ruang bagi praktik tebang pilih dalam kepemimpinannya. Upaya adu domba dan pembentukan opini sesat justru akan dilawan dengan kerja nyata dan penegakan hukum yang tegas.
Faktanya, tidak ada satu pun konflik yang dibiarkan tanpa penanganan. Semua laporan konflik selalu dikawal melalui koordinasi intensif antara Pemprov, Polda Maluku, Kodam XV/Pattimura, dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
Menyeret konflik sosial ke ruang opini dengan tuduhan sepihak dinilai sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan mencederai upaya perdamaian yang selama ini dibangun.
Maluku memiliki sejarah konflik panjang yang seharusnya menjadi pelajaran, bukan alat untuk mencari panggung atau kepentingan tertentu.
Masyarakat Maluku diimbau tidak terprovokasi narasi yang menyesatkan dan memecah belah. Gubernur HL telah memastikan tetap berdiri di atas semua golongan, menjaga persatuan, serta menuntaskan setiap konflik secara adil dan bermartabat, dengan penegakan hukum sebagai panglima. (NS)
