AMBON,Nunusaku.id,- Dalam rangka memperkuat silaturahmi guna mendorong pembangunan di Bumi Raja-raja, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggagas pertemuan dengan para tokoh Muslim Maluku di ruang rapat internalnya, Kamis (17/4/2025).
Gubernur dalam pertemuan itu, mengapresiasi peran para tokoh agama, termasuk tokoh-tokoh Muslim yang memiliki pandangan maupun fokus yang sama dengan Pemerintah Provinsi, tentang menjaga stabilitas keamanan serta merawat persatuan dan solidaritas sosial dalam masyarakat yang majemuk seperti di Maluku.
“Tokoh Muslim Maluku memiliki peran strategis dalam hal mitigasi terhadap stabilitas keamanan di Maluku,” ungkap Gubernur.
Berkaitan dengan stabilitas keamanan, dirinya mengidentifikasi persoalan ini, ke dalam tiga garis besar, yakni relasi sosial diantara masyarakat, kemajuan IT yang memiliki dampak negatif, serta banyak peristiwa dimana masyarakat menilai “negara lalai” dalam hal ketika terjadi konflik, pelakunya tidak ditemukan, dan tidak ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.
Mengenai hal tersebut, Gubernur menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan perselisihan dalam masyarakat, baik yang bersifat perdata, maupun pidana.
“Karena itu pula kepada masyarakat jika ada masalah hukum, segera menempuh jalur hukum, karena Indonesia adalah negara Hukum. Tidak ada satu orang pun di negara ini yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.
Tetapi jika masalah tapal batas tidak dapat diselesaikan, menurut Lewerissa, adalah baik diselesaikan diluar pengadilan dengan pendekatan adat serta musyawarah untuk mufakat.
“Dan jika tidak ditemukan jalan tengah, maka kembali ke Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Selain persoalan stabilitas keamanan, kepada para tokoh Muslim, Gubernur juga mengaku, saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
Kendati demikian, secara kasat mata, masih berbanding terbalik dengan kondisi yang terlihat, dimana Maluku per Januari 2025, masih berada pada Provinsi termiskin nomor 8 termiskin se-Indonesia.
“Pengangguran terbuka masih banyak, lapangan kerja masih susah, infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih belum baik, serta tunjangan-tunjangan guru, maupun dokter dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi,” terangnya.
Namun begitu, ditengah segala permasalahan tersebut, saat ini menjadi fokusnya untuk dibenahi ialah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Dimana, kesejahteraan guru sangat penting.
Sebab itu telah diperintahkan kepada OPD terkait untuk membayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) khusus guru SMA/SMK se-derajat untuk 6 atau 7 bulan.
“Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, akan fokus ke RSUD Haulussy Ambon. Saat ini ada berita baik, dari hasil lobby, mendapat kurang lebih 7 cath lab untuk 7 daerah, dalam hal ini pemenuhan fasilitas bedah jantung, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,” tambah Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberi kesempatan para tokoh Muslim untuk menyampaikan masukan dan saran, serta bertukar pikiran demi pembangunan Maluku.
Tokoh Muslim Maluku yang juga ketua MUI, Ustad Abdullah Latuapo mengapresiasi langkah Gubernur yang mengundang mereka untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, menyangkut masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kemiskinan, dan masalah perselisihan antar kelompok masyarakat yang disebabkan batas tanah dan masalah sosial lain.
“Sebagai tokoh Muslim di Maluku, tentu kami siap mensuport hal-hal baik dan positif yang dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kebaikan Maluku lima tahun kedepan. Sebab pemerintah tidak bisa kerja sendiri untuk membangun tanah ini, butuh kerjasama dan sinergi dengan semua pihak,” sebut Ustad Abidin Wakanno.
Pertemuan ini menjadi langkah awal. Kedepan, forum dialog dan diskusi bersama tokoh-tokoh agama lain seperti demikian akan dilakukan. Bisa tiga bulan sekali. Atau bahkan, jika ada hal-hal mendesak atau kondisi membutuhkan berjumpa, bisa tiap hari atau tiap minggu.
“Katong akang bakudapa lagi. Mungkin tiga bulan sekali. Kalau dalam keadaan mendesak, bisa saja setiap hari. Kalau kondisi memang butuh katong bakudapa tiap minggu, tiap minggu. Tapi kalau tidak ada, triwulan atau quarteran katong bakudapa,” jelas Gubernur mengakhiri forum diskusi itu.
Diketahui, hadir juga dalam pertemuan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku, staf ahli Gubernur bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku. (NS)
