AMBON,Nunusaku.id,- Tak hanya menyerap informasi dan masalah dari pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Reforma Agraria-Redistribusi Lahan, namun Komisi II DPR-RI juga menyasar bank daerah dalam lawatannya ke Maluku.
Dipimpin Ketua Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Komisi Dede Yusuf, Komisi II giliran berkunjung ke Bank Maluku-Malut dalam rangka pengawasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor jasa keuangan dalam peningkatan asli daerah (PAD), Kamis (16/4/26).
Kunjungan yang berlangsung di kantor pusat Bank “plat merah” itu diterima Direktur Utama Bank Syahrisal Imbar, didampingi jajaran Direksi dan Plt Komisaris Utama Ichwan serta Komisaris Non Independen Maichel Papilaya.
Di depan para wakil rakyat, Imbar menjelaskan, kinerja Bank Maluku Malut terus menunjukkan tren pertumbuhan positif hingga 2025. Total aset bank tercatat mencapai Rp 10,55 Triliun atau meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kredit kami mencapai Rp 6 Triliun dan didominasi kredit konsumtif yang relatif aman, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap laba dan dividen bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham,” ujarnya.
Adapun dana pihak ketiga akui Imbar, tumbuh 18,85 persen, sementara penyaluran kredit meningkat 10 persen. Komposisi dana murah yang berasal dari giro dan tabungan juga telah melampaui 50 persen.
Dari sisi nasabah, dalam tiga tahun terakhir jumlahnya meningkat menjadi 391 ribu, dengan mayoritas merupakan penabung, termasuk pelajar dan mahasiswa.
“Kinerja laba juga tunjukkan peningkatan. Laba sebelum pajak tercatat Rp 237 Miliar atau naik 9,42 persen, sedangkan laba bersih setelah pajak meningkat 22,53 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional,” bebernya.
Sedangkan dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) berada di angka 34,16 persen. Sementara itu, Return on Assets (ROA) mencapai 2,25 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 1,5 persen.
“Tingkat efisiensi juga terjaga dengan rasio BOPO sebesar 75,54 persen dan bahkan turun menjadi 69 persen pada Maret 2026,” ungkap Imbar.
Lebih lanjut tambahnya, Bank Maluku Malut juga terus mendorong inovasi layanan, khususnya dalam digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Salah satunya melalui sistem pembayaran pajak kafe dan restoran yang terintegrasi secara elektronik, sehingga memudahkan pengawasan dan meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, bank daerah tersebut tengah mengembangkan berbagai produk kredit, termasuk kredit usaha serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan mulai berjalan pada triwulan II 2026.
“Layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) juga akan diperluas untuk menjangkau wilayah terpencil,” demikian Dirut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan pentingnya peran BUMD sebagai instrumen keuangan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pihaknya akui Dede, juga mendorong Bank Maluku Malut untuk memperkuat kerjasama investasi, baik di dalam maupun luar daerah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
“BUMD tidak hanya menjadi tempat penyaluran gaji atau kredit, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, baik melalui pembiayaan sektor mikro maupun makro,” katanya.
Legislator Demokrat itu juga menyoroti perlunya pemerataan akses kredit bagi masyarakat serta upaya menekan angka kredit bermasalah (non-performing loan/NPL).
Menurutnya, ditengah berkurangnya transfer ke daerah, BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran pajak.
“Saya tertarik dengan terobosan pembayaran pajak kafe dan restoran. Ini bisa menjadi langkah efektif untuk meningkatkan PAD,” demikian eks Wagub Jawa Barat itu. (NS)
