AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui kebijakan tegas di sektor ketenagakerjaan.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menyatakan, setiap perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon wajib memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Ambon dalam proses rekrutmen.
Pernyataan itu disampaikan usai pemaparan capaian 17 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Ruang Rapat Vlisingen, Jumat (20/2/26).
Menurutnya, persoalan pengangguran di Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku hanya dapat diatasi apabila investasi terus masuk dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
“Pengangguran ini hanya bisa diatasi kalau ada investasi yang masuk. Ambon yang kecil ini, mau bikin pabrik apa? Ini harus menjadi pikiran bersama seluruh bupati dan Walikota di Maluku supaya jangan semua pencari kerja datang dan bertumpu di Kota Ambon,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tingginya angka pengangguran di Ambon bukan semata berasal dari warga kota, tetapi juga akibat arus pencari kerja dari Kabupaten/Kota lain di Maluku.
Karena itu, ia mendorong pemerataan pembangunan dan pembukaan lapangan kerja di daerah masing-masing agar tidak terjadi penumpukan tenaga kerja di Ambon.
“Kita tetap menerima semua dampak dan beban sosial ini, tetapi mari melihat secara baik. Buka juga lapangan kerja di tempat lain. Kalau kita punya pertanian yang cukup, kita bisa bikin pabrik. Nah, itu tantangannya,” ujarnya.
Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, Walikota memastikan arah kebijakan lima tahun ke depan telah tertuang dalam RPJMD yang memuat visi serta 17 program prioritas kepala daerah.
Ia optimis, dengan kompas pembangunan yang jelas, target pengurangan pengangguran dan kemiskinan dapat dicapai secara bertahap.
“RPJMD sudah mengakomodir visi dan program prioritas. Tahun pertama sudah berjalan, tahun kedua dilanjutkan, sampai tahun kelima kita lihat progresnya secara keseluruhan,” jelas Bodewin.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Ambon juga menggandeng sektor swasta. Sejumlah perusahaan ritel seperti Indomaret dan Alfamart disebut telah merekrut sekitar 80 tenaga kerja baru, seluruhnya ber-KTP Ambon.
“Perusahaan di Kota Ambon membuka perekrutan tenaga kerja cuma minta satu syarat: KTP Ambon. Tidak ada cerita lain. Bukan karena primordial, tapi warga Ambon harus diberi kesempatan untuk cari kerja juga. Kalau tidak kita tutup,” katanya.
Ia bahkan menegaskan, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.
Menurutnya, kehadiran perusahaan di Ambon harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Meski menuai perhatian, kebijakan ini ditegaskan bukan bentuk diskriminasi, melainkan langkah afirmatif untuk melindungi warga kota yang juga bergulat dengan persoalan pengangguran dan kemiskinan.
“Kita tahu semua daerah menghadapi masalah yang sama. Jadi ini kebijakan pemerintah untuk melihat dan melindungi warganya,” pungkasnya. (NS-02)
