AMBON,Nunusaku.id,- Guna menjaga kestabilan APBD hingga akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menempuh langkah strategis agar APBD seimbang antara belanja dan pendapatan yaitu dengan mengalihkan realisasi proyek fisik ke tahun 2025.
Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette menyebut, kendati saat ini sudah ada di triwulan tiga (terakhir) di tahun 2024, Pemkot terus berupaya menjaga postur APBD hingga Desember, sehingga berbagai program kerja dapat terlaksana dengan baik.
“Prioritas untuk direalisasi hanya kepada kegiatan perencanaan sedangkan untuk kegiatan fisik dan pengawasan dialihkan ke APBD 2025 dengan pertimbangan waktu pelaksanaan, hanya tinggal efektif kita sampai 90 hari kalender,” kata Sapulette di Ambon, Sabtu (5/10).
Dijelaskan, apabila dipaksakan untuk dilakukan kegiatan bersifat fisik, maka akan berpengaruh pada kualitas.
“Pekerjaan- pekerjaan kalau kita paksakan musti jalan saat ini, akan mempengaruhi dari kualitas pekerjaan itu sendiri. Sebab itu yang bersifat fisik kita geser ke tahun anggaran 2025, hanya yang kita izinkan itu kegiatan perencanaan,” jelasnya.
Ditegaskan, penundaan kegiatan bersifat fisik juga dilakukan sebagai upaya mencegah adanya utang daerah. Hal itu dikarenakan, hingga saat ini Pemkot Ambon masih terus lakukan pelunasan utang daerah tahun 2023.
“Pak Penjabat Walikota dengan segala kebijakan menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi utang yang kita tinggalkan di tahun 2024. Tahun 2023 utang kita selesaikan di tahun 2024 ini,” tegasnya.
Apalagi, saat ini tambahnya, Pemkot Ambon juga memiliki tugas besar yakni Pilkada 2024, dan anggaran yang berasal dari APBD itu terbatas, sehingga perlu adanya kebijakan strategis salah satunya dengan penundaan kegiatan bersifat fisik.
Lebih lanjut diakui Sapulette, Pemkot Ambon juga akan lakukan pembatasan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkot. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga kestabilan APBD Kota hingga Desember 2024.
“Jadi perjalanan dinas itu kalau hanya bisa dua orang, kenapa harus empat dan lima orang? ya kan efisiensi, supaya kebutuhan yang lain bisa kita penuhi, karena untuk membayar dana ADD, dan TPP bagi pegawai itu yang harus kita selesaikan sampai Desember 2024,” akunya. (NS)
