AMBON,Nunusaku.id,- Ditengah upaya keras dan serius Pemerintah Provinsi Maluku yang tidak pernah tutup mata atau diam, tapi selalu turun lapangan ketika ada konflik sosial terjadi di satu wilayah, tudingan serta tuduhan tidak berdasar malah hinggap.
Bukannya datang dari wakil rakyat di parlemen Karang Panjang yang mewakili masyarakat di 11 Kabupaten/Kota sebagaimana tugas mereka, malah nyinyiran itu justru muncul dari segelintir pihak yang “mengatasnamakan” publik yang langsung menyasar sang leader, Gubernur Hendrik Lewerissa.
Tudingan ke Gubernur yang dinilai segelintir orang bersikap tebang pilih menangani konflik sosial di Maluku dinilai sebagai narasi menyesatkan, tidak berdasar fakta, serta berpotensi memperkeruh situasi keamanan daerah.
Tuduhan tersebut bahkan dianggap abaikan kerja nyata pemerintah bersama aparat keamanan dalam menjaga stabilitas Maluku.
Padahal fakta di lapangan menunjukkan berbeda. Sejak awal kepemimpinannya, Hendrik Lewerissa justru menerapkan pola penanganan konflik yang tegas, terukur, dan terkoordinasi dengan melibatkan Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, serta seluruh unsur Forkopimda Maluku.
Setiap konflik yang muncul tidak pernah ditangani secara serampangan, apalagi berdasarkan sentimen wilayah atau kelompok tertentu.
Parahnya lagi, bila membandingkan antara penanganan konflik di Negeri Liang dan di kawasan STAIN Ambon juga dinilai sebagai logika sesat.
Situasi di Liang saat itu butuhkan kehadiran langsung kepala daerah untuk mencegah konflik meluas antar negeri, sementara konflik di STAIN Ambon berada dalam kendali aparat keamanan dan telah ditangani sesuai prosedur.
Ironisnya, pihak-pihak yang kini paling lantang menuding Gubernur justru tidak pernah menawarkan solusi konkret, selain membangun opini publik yang menyudutkan pemerintah. Narasi sepihak itu dinilai berbahaya karena dapat memantik emosi kolektif dan memperbesar potensi konflik horizontal.
Wakil rakyat DPRD Maluku, Allan Lohy menilai, tudingan tebang pilih yang dialamatkan ke Gubernur sangat tidak tepat dan keliru, apalagi jika menuntut kehadiran fisik Gubernur di lokasi konflik, yang kerap dijadikan tolak ukur utama keseriusan negara dalam menangani persoalan.
Padahal, cara pandang semacam ini terlalu menyederhanakan persoalan yang pada dasarnya kompleks dan berlapis. Dan sebagai daerah yang miliki pengalaman panjang dengan konflik sosial, seharusnya para pihak itu mampu menyikapi setiap dinamika secara lebih jernih dan proporsional.
“Kritik terhadap pemerintah daerah tentu sah dan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik yang tidak berpijak pada pemahaman utuh justru berpotensi melahirkan polarisasi baru dan memperkeruh situasi di lapangan,” sebut politisi Gerindra itu, Rabu (7/1/26).
Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda: aktor yang terlibat, tingkat eskalasi, latar belakang sosial, hingga potensi meluasnya konflik. Karena itu, pendekatan penanganannya pun tidak bisa diseragamkan.
Kehadiran atau ketidakhadiran Gubernur secara fisik di suatu lokasi tidak dapat dijadikan ukuran tunggal atas komitmen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Gubernur Hendrik Lewerissa menunjukkan komitmen menjaga stabilitas daerah melalui penguatan koordinasi lintas institusi.
Kerjasama dengan TNI, Polri, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi fondasi utama dalam meredam potensi konflik.
“Dalam banyak kasus, pendekatan preventif dan senyap justru lebih efektif dibandingkan langkah-langkah simbolik yang berisiko memicu eskalasi,” ungkap Legislator dapil Maluku Tengah itu.
Pengalaman menunjukkan, tidak semua konflik harus dihadapi dengan kehadiran langsung kepala daerah. Ada situasi di mana pendekatan teknis, koordinatif, dan berbasis institusi justru lebih relevan.
Inilah esensi tata kelola pemerintahan modern: pemimpin bekerja melalui sistem, bukan semata-mata melalui kehadiran personal.
Dalam konteks konflik antar pemuda di kawasan STAIN Ambon, misalnya, pemerintah provinsi tetap hadir melalui mekanisme yang tersedia. Aparat keamanan, perangkat daerah, dan unsur Forkopimda menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Ini bukan bentuk pembiaran, melainkan pembagian peran yang terukur agar persoalan tidak melebar ke ranah yang lebih sensitif,” jelas Lohy.
Sebagai masyarakat yang mendambakan perdamaian berkelanjutan, kita perlu keluar dari jebakan penilaian simbolik.
Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa sering seorang Gubernur tampil di lokasi konflik, melainkan dari seberapa efektif sistem negara bekerja dalam mencegah, meredam, dan menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan.
“Sebagai wakil rakyat, saya minta seluruh elemen masyarakat Maluku agar menahan diri, menjaga ruang publik dari narasi yang menyesatkan, serta menempatkan akal sehat dan kepentingan perdamaian sebagai pijakan utama dalam menyikapi setiap konflik yang terjadi,” ajak wakil rakyat yang dinilai vokal itu.
Senada, Legislator Gerindra lainnya, Saodah Tethool memberi sorotan keras. Dia menduga, tudingan sesat yang sengaja digulirkan segelintir orang ini merupakan by “order” dari para pihak yang juga diduga ikut menjadi “aktor” dibalik konflik-konflik yang terjadi.
“Jika mengikuti setiap aktivitas dan informasi, pa Gubernur itu begitu tanggap dan reaktif saat konflik. Padahal sesungguhnya beliau juga tidak memiliki otoritas tunggal disitu. Ada institusi lain, TNI-Polri yang sebetulnya punya kewenangan lebih utama selesaikan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Maluku itu kepada Nunusaku.id, Rabu.
Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak membiarkan konflik terjadi dan kepedulian dan perhatian pemerintah ditunjukkan lewat kehadiran maupun berkoordinasi aktif dengan institusi terkait.
Kepedulian itu tidak serta merta turun secara fisik ke lapangan, tetapi berkoordinasi lintas sektor dengan mempertemukan Forkopimda, tokoh masyarakat serta tokoh agama bagian dari upaya meminimalisir konflik dan menjaga situasi Kamtibmas.
“Jadi kalau ada yang berpendapat miring soal ketidakhadiran Gubernur di lapangan, itu keliru dan sangat subjektif. Dan ini kami duga ada pihak yang sengaja untuk mencoba mendeskreditkan kepemimpinan Gubernur,” demikian wakil rakyat dari dapil Malra, Tual dan Aru itu. (NS)
