AMBON,NUNUSAKU.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Maluku Tengah (Malteng) dan Pulau Buru menjadi alarm serius bagi pemerintah setempat.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, mendesak penguatan pengawasan, deteksi dini, dan kesiapsiagaan lintas instansi agar kebakaran tidak terus meluas dan kabut asap semakin mengancam kesehatan masyarakat.
Desakan itu disampaikan Allan dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama 13 mitra kerja, yang membahas mitigasi karhutla di Maluku di ruang Paripurna DPRD Maluku, Rabu (14/8/26).
Allan menyoroti kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah Malteng, terutama pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Menurutnya, kejadian yang terus berulang harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap efektivitas pengawasan dan langkah pencegahan yang selama ini dilakukan.
“Di wilayah Malteng, terutama kawasan hutan lindung, kebakaran hampir terjadi setiap hari. Ini harus menjadi perhatian bersama, termasuk kawasan konservasi dan taman nasional,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api membesar. Pemerintah dan instansi terkait harus mampu mendeteksi potensi kebakaran sejak awal, memantau wilayah rawan secara konsisten, serta memastikan petugas dapat bergerak cepat ketika muncul indikasi kebakaran.
Menurut Allan, pemerintah kabupaten, Dinas Kehutanan, dan pengelola kawasan konservasi harus memperkuat pengawasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi tersebut penting agar tidak terjadi keterlambatan penanganan ketika api mulai menyebar.
Selain Malteng, Pulau Buru juga menjadi perhatian. Kondisi cuaca panas dan vegetasi yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko penyebaran api, terutama apabila sumber kebakaran tidak segera diketahui dan ditangani.
Karena itu, Allan meminta instansi terkait meningkatkan patroli di kawasan rawan, memperkuat pemantauan titik panas (hotspot), serta membangun sistem penyampaian informasi kebakaran yang cepat dan efektif hingga ke petugas lapangan.
“Langkah konkret yang diperlukan mencakup pemetaan wilayah berisiko tinggi, kesiapan personel dan peralatan pemadaman, jalur komunikasi cepat antarlembaga, serta pelibatan masyarakat untuk melaporkan indikasi kebakaran sedini mungkin,” jelasnya.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap lokasi yang berulang kali terbakar guna mengidentifikasi penyebab dan menentukan pola pencegahan yang lebih efektif. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan secara terbuka perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya mengurangi sumber api.
Koordinasi Jangan Berhenti di Meja Rapat
Politisi Gerindra itu menegaskan, pengendalian Karhutla di Maluku membutuhkan penanganan terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, instansi kehutanan, pengelola kawasan konservasi, dan pemerintah pusat.
Namun, koordinasi tersebut tidak boleh berhenti pada rapat dan penyampaian laporan. Setiap instansi harus memiliki langkah kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi, mulai dari pencegahan, pemantauan, pemadaman, hingga perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap.
“Koordinasi harus dilakukan dengan baik. Persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu wilayah, karena dampaknya dapat dirasakan oleh daerah lain,” tegasnya.
Ia berharap rapat gabungan Komisi II dan Komisi III bersama 13 mitra kerja dapat menghasilkan tindak lanjut konkret, termasuk pembagian tanggung jawab yang jelas, peningkatan kesiapsiagaan petugas, serta evaluasi berkala terhadap wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran.
“Penanganan yang cepat, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menekan karhutla berulang, menjaga kelestarian kawasan hutan, serta mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat di Maluku,” pungkasnya. (NS)
