AMBON,Nunusaku.id,- Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu, menegaskan, setiap proyek pembangunan yang diusulkan ke berbagai tingkatan pemerintahan harus memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Maluku.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata, tetapi harus dirancang agar mampu menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama pembangunan untuk menghadirkan dampak ekonomi bagi rakyat. Jangan sampai proyek hanya sekadar dibangun tanpa manfaat yang dirasakan secara luas. Harus ada efek pengganda yang membuat masyarakat ikut merasakan keuntungan,” ujar Halimun, Rabu (18/02/26).
Dikatakan, selama ini masih terdapat kendala serius dalam perencanaan pembangunan, terutama lemahnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota.
Akibatnya, perencanaan sering tidak terkoordinasi secara optimal, khususnya dalam hal penyediaan data yang akurat dari daerah.
“Kami di DPRD provinsi kerap menyusun usulan pembangunan ke kementerian maupun Komisi V DPR RI dengan data yang terbatas. Banyak informasi penting dari kabupaten/kota yang tidak kami peroleh, sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Halimun mendorong adanya koordinasi yang rutin dan terstruktur antar semua pihak terkait.
Langkah ini dinilai penting untuk mengintegrasikan data pembangunan serta menyelaraskan visi dan prioritas antarlevel pemerintahan.
Ia menambahkan, kedepan kebijakan pengusulan proyek ke pemerintah pusat akan semakin menekankan pada kondisi faktual di lapangan serta rekomendasi resmi dari gubernur.
“Kita harus pastikan agar usulan pembangunan dari Maluku tidak terkendala akibat lemahnya sinkronisasi. Tanpa koordinasi yang baik, usulan bisa tidak mendapat rekomendasi atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai kondisi riil,” tegasnya.
Politisi Demokrat itu menilai, sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi menjadi kunci agar seluruh usulan pembangunan memiliki arah yang sama dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perlu ada ruang untuk duduk bersama, mendengar langsung kebutuhan utama setiap daerah, serta memahami dasar pertimbangan dari setiap usulan proyek,” katanya.
Ia juga mengajak agar setiap usulan pembangunan dari Kabupaten/Kota disampaikan secara resmi kepada DPRD Maluku sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
“Dengan demikian, DPRD provinsi dapat turut memastikan setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku,” demikian Legislator dua periode dapil Maluku Tengah itu. (NS-01)
