AMBON,Nunusaku.id,- Langkah bersih-bersih birokrasi di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum menjadi hal yang sangat dinanti publik dan menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Hal itu harus dilakukan setelah Menteri Dody Hanggodo mendapatkan Laporan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait temuan potensi kerugian keuangan negara di beberapa Dirjen dan Temuan PPATK terkait pelanggaran beberapa pegawai terkait Judol serta manipulasi laporan dan absensi di Internal Kementerian oleh beberapa pegawai.
Namun, problem besar tidak hanya terjadi pada kantor pusat Kementerian saja tetapi masalah yang sama juga merambah hingga daerah-daerah termasuk di Provinsi Maluku.
Sorotan tajam mengarah jelas ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku yang sudah tiga kali berganti kepemimpinan di kurun waktu setahun terakhir datang dari Direktur Mollucas Corruption Wacth (MCW), Hamid Fakaubun.
Fakaubun meminta komitmen bersih-bersih di tubuh Kmenterian Pekerjaan Umum oleh Menteri Dodi harus turun dan tegas juga hingga menyentuh tubuh BPJN Maluku yang kini digawangi Plt Awan Talaohu.
Pasalnya beberapa pimpinan termasuk Kepala Satuan Kerja (Kasatker) diduga kuat selama ini melakukan praktek yang sama. Hal ini dapat diuji dan dilakukan advokasi langsung terkait beberapa progres pekerjaan baik itu jalan dan jembatan di Maluku yang dinilai sangat jauh dari harapan.
Misalnya ruas jalan lingkar Kei Besar, ruas jalan antar Kabupaten Buru dan Buru Selatan serta beberapa jalan dan jembatan yang mangkrak di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku tengah dan Kota Ambon.
“Hal ini sangat disayangkan dan tentu yang dirugikan adalah masyarakat. Sebab akses jalan dan jembatan yang harusnya menjadi berkah dinikmati masyarakat setempat malah bisa jadi musibah dan bumerang dikemudian hari,” tegasnya saat menghubungi media ini, Kamis (23/7).
Selain alasan indikasi dugaan praktek korupsi di internal BPJN Maluku yang telah berkongsi dengan pihak ketiga yakni kontraktor. Alasan lain adalah sudah saatnya di tubuh birokrasi BPJN Maluku melakukan rotasi jabatan pada pimpinan terutama pimpinan Satker yang ditempati orang-orang lama.
“Rotasi ini selain bersih-bersih internal dan orang lama, tapi sudah saatnya BPJN Maluku menambah suplemen dan membuat penyegaran. Agar kerja-kerja birokrasi di BPJN lebih baik, transparan dan berkualitas agar menjawab visi Kementerian Pekerjaan Umum yakni terwujudnya infrastruktur PU yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Maju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Sebagai komitmen menjawab dan mengawal pembenahan di internal Kementerian PU terutama BPJN Maluku, Hamid mengaku, pihaknya sudah menyiapkan laporan terkait dugaan korupsi di tubuh BPJN Maluku yang akan segera dimasukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu laporan tersebut juga akan dibawa ke Menteri Dodi. Tak sekedar laporan di kertas, MCW juga akan menyertakan beberapa dokumentasi laporan pekerjaan baik itu Jalan dan Jembatan di Provinsi Maluku yang masih meninggalkan sejumlah masalah signifikan.
Hamid memastikan, semua lini akan dikerahkan untuk berjumpa langsung Menteri Dodi. Guna mendapatkan informasi yang akurat terkait pekerjaan jalan dan jembatan di Maluku serta meminta atensi untuk melakukan rotasi jabatan di tubuh BPJN Maluku.
“Penegasan ini jadi komitmen kami, laporan siap dilayangkan ke KPK juga Menteri. Agar Menteri mendapat informasi utuh dan seimbang terkait pekerjaan di Maluku. Karena selama ini biasanya sifatnya ABS alias asal bapak senang. Ini tidak boleh dibiarkan, karena masyarakat Maluku kenah getah,” ingatnya. (NS)
