AMBON,Nunusaku.id,- Gelombang simpati dari publik terus berdatangan kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa ditengah upayanya menata kelola birokrasi pemerintahan yang baik, setelah “tenggelam” di era kepemimpinan sebelumnya.
Harapan itu muncul ketika tampuk kepemimpinan diberi dari rakyat kepada Lewerissa. Namun, belum jua melakukan apa yang jadi kewenangannya, badai datang.
Video teror dan ancaman terhadapnya digelindingkan sekelompok orang. Parahnya, mereka yang tampak di video tersebut merupakan loyalis Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath (AV) yang mengatasnamakan tim sukses “Lawamena”.
Sangat disayangkan memang perilaku bak preman seperti itu muncul, apalagi lokasi ancaman bukan di lapangan, tapi tepat di pelataran tangga kantor Gubernur Maluku, area yang harus jadi lokasi “sakral”, Sabtu (30/8).
Dengan sendirinya, antipati publik terjadi terhadap mereka. Sebaliknya, simpati malah mengalir deras ke Gubernur.
Seruan dukungan bahkan datang dari bumi Bupolo kepada orang nomor satu di Maluku itu untuk tetap konsisten melakukan penataan birokrasi pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku.
Ketua DPC Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Kabupaten Buru, Nady Wally mengutuk keras tindakan oknum-oknum yang mencoba mengancam dan mengintervensi Gubernur soal pengelolaan birokrasi Pemprov Maluku.
Apalagi, dibalik ancaman dan intervensi tersebut ada kepentingan untuk meloloskan atau mengakumodir sekelompok ASN untuk mendapatkan posisi tertentu, ini tidak boleh dibiarkan.
“Sebagai anak Maluku yang menaruh harapan dan mimpi besar untuk pak Hendrik memperbaiki Maluku dari keterpurukan, beta merasa kecewa dengan tindakan dan arogansi oknum-oknum tersebut,” tandas Wally kepada media ini via WhatsApp, Minggu (31/8).
Baginya, tindakan provokasi, teror dan ancaman semacam itu tidak boleh dibiarkan. Karena sudah menciderai etika birokrasi serta merusak tatanan hidup orang basudara di Maluku.
Sehingga langkah memproses hukum bagi Wally yang juga Sekretaris tim relawan kapitan Lawamena itu, dirasa sangat tepat, untuk memberikan efek jera.
Sekaligus pembelajaran agar tidak seenaknya meneror atau mengancam seseorang, apalagi kepala daerah yang jelas lahir dari produk resmi demokrasi, diberi mandat oleh rakyat memimpin lima tahun kedepan.
“Dari pelosok bumi Bupolo, kami serukan kepada Gubernur Maluku untuk tetap konsisten terhadap penataan birokrasi Pemprov Maluku berdasarkan asas profesional dan kepatutan ASN,” pintanya. (NS)
