AMBON,Nunusaku.id,- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2025 di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon akhirnya diserah terimahkan dari pemerintah kepada warga, Selasa (3/3/26).
Serah terima dilakukan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Ketua DPRD Maluku Jhon Lewerissa, Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Ketua DPRD Kota Morits Tamaela.
Ikut pula perwakilan Kajati Maluku, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Raja Hative Kecil, serta masyarakat penerima bantuan BSPS.
Sebelum penyerahan BSPS secara simbolis dengan penyerahan kunci dan meninjau bantuan rumah, Gubernur berkesempatan menyapa masyarakat sekitar dan dialog singkat dengan mereka.
Tak ketinggalan, anak-anak dan pelajar, ikut didekap penuh hangat oleh pemimpin Maluku itu.
Gubernur mengatakan kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat.
“Sebagaimana kita ketahui, tahun ini sudah banyak rumah yang dibangun. Bahkan tahun 2026 ini Maluku akan mendapat hampir 3.000 unit rumah atau tepatnya 2.998 unit yang memperoleh fasilitas BSPS,” ungkap Gubernur.
Lewerissa menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memberi perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan di Maluku.
“Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bersama DPR RI dan DPRD, memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni,” jelasnya.
Namun begitu, Gubernur menekankan, perjuangan untuk mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat (Pempus) harus dilakukan sungguh-sungguh dan berbasis data yang akurat.
“Kuncinya adalah data. Kita harus benahi dan memastikan data yang kita ajukan benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat Maluku. Dengan usulan berbasis data yang valid, perhatian Pempus akan semakin kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga telah menyurati Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain.
Hal ini mengingat tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
“Tingkat kemahalan bahan konstruksi di Maluku cukup tinggi. Karena itu, kita minta agar biaya bantuan bisa ditambah. Harapannya, Pempus melihat kondisi Maluku tidak dengan kacamata Jakarta, tetapi berdasarkan realitas di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur berharap masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumah yang telah dibangun dan secara bertahap melakukan peningkatan kualitas hunian apabila memiliki rezeki di kemudian hari.
“Bantuan ini memang terbatas, namun kita berharap dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mohon dukungan dan doa seluruh masyarakat agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik, demi kepentingan masyarakat dan par Maluku pung bae,” pungkasnya. (NS)
