AMBON,Nunusaku.id,- Peringatan kemerdekaan Indonesia selalu identik dengan upacara guna mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan dari para penjajah 79 tahun silam.
Hal tersebut juga dilakukan warga masyarakat Negeri Kariu kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Walau dalam keterbatasan dan kekurangan pasca terdampak konflik sosial, namun tidak menyurutkan semangat anak-anak hingga orang dewasa di desa tersebut untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
Upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera dijalani dengan khidmat di lapangan upacara sekolah Satu Atap SD Negeri 11 dan SMP Negeri 121 Malteng, Sabtu (17/8).
Pj KPN Kariu Samuel J S Radjawane, S.Sos menjadi inspektur upacara, dengan komandan upacara dari satuan penugasan anggota Brimob Polda Maluku.
Pasukan pengibar dan penurunan bendera merah putih adalah siswa/i SD Negeri 11 dan SMP Negeri 121 Kariu. Mereka dilatih kurang lebih dua minggu oleh Satgas penugasan Brimob Polda Maluku.
Sedangkan peserta upacara ialah siswa PAUD, TK, SD, SMP dan SMA 16 Maluku Tengah (Malteng) kelas jauh, staf pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, saniri negeri dan masyarakat setempat.
Diketahui, SMP Negeri 121 Maluku Tengah di Negeri Kariu baru saja diresmikan Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa pada 18 Juli 2024.
Kondisi Kariu masih terpuruk dengan kehidupan masyarakat yang dibatasi dengan kegiatan mencari nafkah untuk kehidupan anak anak bersekolah, pasca konflik sosial dengan negeri tetangga, Pelauw.
Dimana untuk melintasi negeri Pelauw ke arah barat dan Dusun Ori ke arah timur belum bisa diakses lewat darat oleh masyarakat dan unsur-unsur pimpinan negeri Kariu secara umum.
Ini berbanding terbalik dengan masyarakat Pelauw serta dusun-dusun lain, juga warga Hulaliu dan negeri tetangga lain bisa melintasi dalam negeri Kariu setiap hari 24 jam.
“Apakah ini arti dari sebuah kemerdekaan yang hakiki di usia ke 79 tahun ini. Makan susah, mau melaut pun susah. Mau melintasi dusun Ori ke wilayah perkebunan dan hutan adat milik masyarakat adat Kariu juga tidak bisa. Miris,” akui Pj KPN Kariu Samuel J S Radjawane kepada media ini via pesan WhatsApp, Minggu (18/8).
Selain akses, peralatan laut untuk mencari ikan di laut juga semua dibakar saat kejadian 26 Januari 2022 lalu. Perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten pun diharapkan tak luput kepada masyarakat Kariu yang sesungguhnya “belum merdeka”.
“Jadi nasib anak-anak bangsa di Kariu ini perlu diperjuangkan,” harap Radjawane.
Sama hal pula di bidang pendidikan. Anak-anak Kariu yang menempuh pendidikan di SMA 16 Malteng, harus mengelus dada dengan tidak bisa belajar secara langsung, hanya ikut kelas jauh.
Padahal bangunan sekolah berlokasi di dalam tanah dan negeri Kariu, tetapi siswa/i dari Kariu tidak bisa belajar. Guru-guru asal Kariu juga demikian. Tidak bisa mengajar di sekolah itu karena alasan jaminan keamanan.
“Pemulihan kondisi pasca konflik memang belum sepenuhnya permanen. Jaminan keamanan untuk bekerja dan belajar dari anak-anak dan warga Kariu belum sepenuhnya didapat. Kami harapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan bapak Kapolda Maluku yang baru bisa melihat keadaan kami di Kariu,” harapnya.
Tekad dan prinsip masyarakat Kariu ingin hidup damai dan tidak pernah mau merencanakan kejahatan untuk siapapun. Tapi ada saja ketidakadilan yang masih dirasakan masyarakat Kariu di provinsi Maluku yang sudah masuki usia ke-79, sama dengan usia Indonesia.
Semangat Nusantara Baru Indonesia Maju yang diusung, harus selaras dengan kemajuan daerah dan masyarakat. Masyarakat harus diperlakukan pemerintah secara adil dan setara, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras dan antar golongan.
Sebagian besar masyarakat Kariu masih tinggal di tenda hunian yang sudah bocor dan lapuk sejak pemulangan 19 Desember 2022 hingga kini. Apalagi ditengah kondisi musim penghujan ini.
Benar-benar situasi yang sulit. Butuh sentuhan segera pemerintah menyelesaikan pembangunan rumah yang masih tersisa.
“Sekarang menunggu proses pembangunan 207 rumah yang terbakar. Dari 257 rumah, baru dibangun 50 unit oleh Kementerian PUPR. Kami harapkan pemerintah bisa selesaikan di tahun ini, supaya masyarakat Kariu yang masih tinggal di tenda hunian, bisa kembali tempati rumahnya. Hidup dengan tenang, aman dan damai,” harap Radjawane. (NS)
