JAKARTA,Nunusaku.id,- Hanya dalam waktu sehari, Kamis 3 Juli 2025, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku di pusat.
Setelah bertemu Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lotharia Latif dan pejabat terkait, gerak cepat langsung dilakukan Gubernur HL.
Tak tanggung-tanggung, dua Kementerian/Lembaga didatangi. Yaitu bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Salah satu hasil penting pertemuan dengan Kepala BGN adalah dukungan BGN yang akan memfasilitasi pembangunan 33 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Provinsi Maluku untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Ke-33 SPPG tersebut akan disebar secara merata di 11 Kabupaten/Kota. Dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan mengelolah 11 SPPG atau 1 SPPG per Kab/Kota. Sisanya dikelolah oleh Pemkab/Pemkot.
“Dalam waktu dekat ini, rencana tersebut akan direalisasi. Pemerintah Pusat juga mendorong partisipasi pihak lain untuk pengadaan SPPG yang akan direimbursed oleh BGN,” tandas Gubernur via WhatsApp, Jum’at (4/7).
SPPG ini nantinya akan memberikan layanan gizi tidak hanya bagi siswa sekolah, tetapi juga bagi ibu hamil dan balita, khususnya yang masih tergolong kekurangan nutrisi.
Sementara dari hasil pertemuan dengan Menteri PKP, Maluku diakui Gubernur HL, akan mendapat bantuan penataan kawasan, termasuk di Kota Ambon, serta pengembangan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami akan lanjutkan perjuangan ini besok (hari ini-red) dengan agenda rapat lanjutan bersama Menteri PKP khusus untuk perjuangkan kuota perumahan bersubsidi bagi Maluku. Kami ingin Maluku mendapat porsi yang adil seperti daerah lain,” tegas HL.
Langkah-langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, baik dari aspek gizi, perumahan layak huni, hingga pengembangan kawasan.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dan jajaran, Gubernur mendorong efektivitas pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI), pasca diberlakukannya kebijakan transisi Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang dinilai berpengaruh langsung terhadap masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan di Provinsi Maluku. (NS)
