AMBON,Nunusaku.id,- Plt Ketua DPD Golkar Maluku, Umar Lessy langsung bergerak cepat menghelat rapat pleno diperluas pengurus DPD I di Ambon, Jum’at (25/7/25), pasca ditunjuk DPP Golkar memegang tampuk kepemimpinan sementara.
Umar mengaku, rapat pleno diperluas secara bulat memutuskan beberapa hal utama yang jadi fokus ialah persiapan pembentukan panitia musyawarah daerah (Musda) DPD Golkar Maluku.
“Musda nantinya sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) setelah mendapat jadwal dari DPP. Namun tahapan kerja sudah mulai dilakukan,” jelasnya didampingi petinggi Golkar Maluku di Manise Hotel Ambon.
Selain itu akunya, revitalisasi atau penyegaran pengurus DPD I juga sangat penting dilakukan segera. Sebab banyak potensi kader dimiliki Golkar, tapi tidak terekrut masuk struktur.
“Saya diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan pengurus untuk lakukan itu. Tentu juga akan kita minta saran, pendapat dari senior partai untuk filterisasi, karena mereka yang tahu dari dekat siapa saja kader potensial dan aktif berpartai,” tegasnya
Sementara ketika disinggung mengenai proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Maluku dapil Maluku Tengah yang sedang panas, Umar akui hal itu turut dibahas secara alot di rapat pleno diperluas.
DPD I akunya, diminta melakukan langkah-langkah proaktif ke DPP guna mempercepat proses PAW itu. Sebab kekosongan kursi di parlemen juga rugi bagi Golkar, sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di DPRD.
“Tapi masalah ini akan dikonsultasikan ke DPP Golkar. Sebab keputusan final soal siapa yang mengganti ada di DPP,” jelas mantan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku itu.
Ada dua nama yang mengemuka yaitu Azis Mahulette. Namun Azis beberapa waktu lalu atas rekomendasi dewan etik DPP Golkar, dinilai melakukan sejumlah pelanggaran yang berlawanan dengan aturan partai. Serta nama Ridwan Marasabessy.
“DPP akan memberi penilaian dan keputusan siapa calon anggota PAW. Keputusan final di DPP, dengan mempertimbangkan berbagai regulasi di internal partai,” ungkapnya.
Terkait kapan proses PAW itu bisa dituntaskan, Umar enggan memastikan deadline waktunya. Sebab proses sementara berjalan di tingkat pusat dan DPD I yang mesti proaktif berkoordinasi.
“Kita tidak bisa pastikan deadline waktu. Tapi kita akan upayakan secepat mungkin. Kita DPD I akan coba proaktif mengkonsultasikan hal itu,” pungkasnya. (NS)
