AMBON,NUNUSAKU.ID,– Persoalan sampah yang kerap terlambat ditangani hingga buruknya sejumlah infrastruktur dasar menjadi keluhan yang paling banyak disuarakan warga dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulatu Nikijuluw.
Tak hanya meminta perbaikan lingkungan, masyarakat juga berharap pemerintah lebih serius mendorong pemberdayaan ekonomi warga melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Beragam aspirasi tersebut disampaikan dalam reses masa sidang III tahun persidangan 2025-2026 yang digelar Nikijuluw di sejumlah lokasi di Kecamatan Sirimau yakni Kelurahan Honipopu, Kelurahan Karang Panjang dan Negeri Soya, pada 28 Agustus Hingga 2 September 2026.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon itu turun langsung menjaring aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari kader, simpatisan, pengurus ranting dan anak ranting Negeri Soya, PAC Kecamatan Sirimau, kelompok perempuan PDI Perjuangan, warga Beilohy Amalatu Cabang Tiberias, hingga warga Beilohy Amalatu yang berdomisili di Kota Ambon.
Kelompok pengojek, sopir dan pemilik kios juga turut menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dukungan UMKM Jadi Sorotan
Di sektor ekonomi, warga meminta adanya dukungan nyata pemerintah untuk membantu usaha kecil agar dapat berkembang. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah bantuan etalase untuk menunjang aktivitas usaha, khususnya bagi kader, pengurus ranting dan simpatisan di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau.
Bagi warga, dukungan terhadap UMKM bukan sekadar bantuan barang, tetapi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.
Sementara di sektor pembangunan, kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah. Warga menyampaikan keluhan terkait kondisi drainase, minimnya penerangan lampu jalan, jalan setapak hingga kebutuhan bak penampungan air.
Sampah Masih Jadi Persoalan
Persoalan sampah menjadi salah satu keluhan yang cukup menonjol. Warga meminta pemerintah mempercepat proses penanganan dan pengangkutan sampah karena keterlambatan masih kerap terjadi.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Nikijuluw memastikan seluruh aspirasi warga tidak akan berhenti sebagai catatan dalam forum reses.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat akan diinventarisasi dan diperjuangkan melalui lembaga DPRD sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran daerah.
“Apa yang disampaikan masyarakat dalam reses kemarin menjadi catatan bagi kami. Aspirasi ini akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kewenangan DPRD serta kemampuan anggaran daerah,” terang Nikijuluw.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon itu, aspirasi yang muncul menunjukkan masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Bukan hanya persoalan UMKM, tetapi juga drainase, lampu jalan, jalan setapak, air dan sampah. Semua aspirasi ini akan kami inventarisasi untuk kemudian ditindaklanjuti,” tegasnya.
Legislator tiga periode itu menilai reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga.
Karena itu, ia berharap hasil reses dapat dikawal dan diterjemahkan ke dalam kebijakan maupun program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat ini. Harapannya, apa yang menjadi kebutuhan warga dapat ditindaklanjuti pemerintah sesuai skala prioritas,” demikian wakil rakyat dapil Sirimau-Leitimur Selatan itu. (NS)
