AMBON,NUNUSAKU.ID – Anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (KKT-MBD), Anos Yermias, menyambangi sejumlah desa di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dalam rangka Reses masa sidang I DPRD Maluku, pekan lalu.
Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Anos untuk menyapa dan menyerap langsung aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Maluku sekaligus beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Karbubu, Kecamatan Wetar Barat. Wilayah ini memiliki posisi geografis strategis karena berhadapan langsung dengan Timor Leste.
Kehadiran Anos bersama rombongan mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan warga Karbubu. Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Karbubu itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Sejumlah tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi diantaranya Kaleb Rahail, Yosep Cinde, Ot Uwaubun, Yonatan Masiba, Ipus Orno dan Poly Kurmasela.
Aspirasi yang disampaikan cukup beragam, mulai dari transportasi laut, kebutuhan alat tangkap nelayan, ketersediaan air bersih, pengembangan tanaman kakao dan kelapa hibrida, pelayanan kesehatan dan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga kebutuhan tambatan perahu.
Dalam sektor transportasi, masyarakat berharap KM Sabuk Nusantara 87 dapat kembali dipertimbangkan untuk menyinggahi Pelabuhan Lirang.
Kehadiran kapal perintis dinilai penting untuk membuka akses mobilitas masyarakat Wetar sekaligus memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, warga berharap adanya dukungan alat tangkap bagi nelayan serta bantuan bibit kakao dan kelapa hibrida untuk mengembangkan potensi perkebunan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Persoalan air bersih serta pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pemerintah meningkatkan fasilitas dan pelayanan Pustu sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus selalu bergantung pada wilayah lain.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anos mengatakan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai kewenangan masing-masing.
Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, kata dia, akan diteruskan kepada instansi terkait. Sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar mendapat perhatian.
Menurut politisi Golkar itu, reses tidak boleh hanya dimaknai sebagai agenda kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan.
“Reses bukan sekadar datang, duduk dan bertemu masyarakat. Reses adalah kesempatan untuk mendengar langsung suara rakyat dan membawa suara itu ke ruang pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan, pelayanan kesehatan, transportasi, air bersih serta peningkatan ekonomi.
“Karbubu adalah beranda NKRI. Masyarakat di beranda NKRI harus terus mendapat perhatian dan merasakan kehadiran negara,” tegasnya.
Dari Karbubu, Lanjut ke Masapun & Mahuan
Usai melaksanakan reses di Desa Karbubu, Anos bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Masapun dan Desa Mahuan, Kecamatan Wetar Selatan.
Di dua desa tersebut, Anos kembali berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendengar langsung berbagai harapan dan persoalan yang dihadapi warga.
Masapun dan Mahuan dinilai memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan berbagai hasil produksi masyarakat yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal karena terkendala akses transportasi dan pasar.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah belum tersedianya transportasi laut reguler yang melayani kawasan Wetar Selatan, khususnya Masapun, Mahuan, Ilputih dan Tomliapat.
Kapal perintis juga belum masuk secara rutin ke kawasan tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan membawa hasil pertanian, perkebunan maupun hasil laut untuk dipasarkan ke wilayah lain.
Bukan hanya persoalan ekonomi, keterbatasan transportasi juga berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan.
Ketika warga mengalami sakit dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, proses evakuasi menjadi persoalan tersendiri. Masyarakat harus bergantung pada ketersediaan transportasi untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Ilwaki maupun ketika harus dirujuk ke Kisar, Tiakur, Ambon atau Kupang.
Anos menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius pemerintah.
“Kalau menyangkut orang sakit, maka kita sedang berbicara tentang keselamatan dan nyawa manusia,” katanya.
Ia menegaskan, transportasi laut di Maluku tidak semata-mata berbicara tentang kapal datang dan pergi, tetapi menjadi urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan.
“Dari transportasi, masyarakat bisa menjual hasil kebun dan hasil laut. Dari transportasi, kebutuhan pokok bisa masuk. Dari transportasi, anak-anak bisa sekolah. Dan dari transportasi pula, orang sakit bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat,” jelasnya.
Karena itu, Anos memastikan aspirasi masyarakat Masapun, Mahuan, Ilputih, Tomliapat dan kawasan Wetar Selatan lainnya akan dibawa dan disuarakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku maupun instansi terkait.
Ia berharap perhatian terhadap wilayah-wilayah terluar dan perbatasan dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penjaga beranda NKRI, tetapi juga benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pembangunan dan pelayanan publik.
“Beta datang bukan hanya untuk melihat. Beta datang untuk mendengar, mencatat dan memperjuangkan,” tandasnya.
Dari Karbubu, Masapun hingga Mahuan—dari pulau ke pulau, dari desa ke desa—Anos Yermias menyatakan komitmennya untuk terus mendengar suara masyarakat dan memperjuangkan harapan mereka. Berkarya dengan Hati, Melangkah dengan Pasti. (NS)
