AMBON,Nunusaku.id,- Pernyataan Pj Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Robby Sapulette bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berencana melakukan refocusing atau penghematan anggaran tahun 2024 di sisa tiga bulan kedepan.
Salah satunya dengan membatasi perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) hingga mengalihkan pekerjaan kegiatan proyek fisik ke tahun anggaran 2025, dan fokus pada kegiatan perencanaan, dinilai keliru.
Ketua fraksi Golkar DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes menilai, pernyataan Sapulette itu terkesan sepihak dan tidak mencerminkan harmonisasi antara pemerintah dan DPRD, sebab anggaran tahun 2024 telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif.
Pasalnya untuk tiba pada keterangan resmi yang mewakili pemerintah terkait kebijakan itu, belum pernah dirapatkan dengan pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi DPRD yang telah terbentuk.
“Bagi kami, pernyataan Pj Sekkot itu sepihak, karena tidak mencerminkan harmonisasi dan kemitraan baik antara Pemkot dan DPRD. Sebab kebijakan tersebut belum pernah dikonsultasi di forum resmi dengan DPRD,” sebutnya di DPRD Ambon, Selasa (8/10).
Menurutnya, adalah baik dan elok jika rencana itu lebih dulu dikonsultasi ulang ke DPRD, sehingga semua didudukan secara baik sesuai porsinya. Sebab APBD perubahan 2024 sudah diketok jauh waktu dari rencana pergeseran atau alokasi kegiatan di 2024 ke tahun depan.
“Kami takutkan jangan sampai juga pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah masuk APBD perubahan 2024, termasuk yang akan digeser ke tahun depan, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dari pemerintah untuk bayar hutang pihak ketiga dan sebagainya,” jelasnya.
Alangkah baik tambah Pormes, fraksi Golkar sarankan Pemkot di tiga bulan sisa lebih fokus mengejar realisasi pendapatan dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengumpul yang cukup banyak ketimbang harus geser belanja ke tahun depan.
Sebab siapapun tidak bisa pastikan atau garansi kegiatan yang digeser tahun ini bisa masuk ke tahun depan atau tidak. Karena tahun depan sudah ada kepemimpinan Kota Ambon yang defenitif, tidak lagi sementara seperti saat ini.
“Adalah baiknya kejar target pendapatan yang dirancang, bukan geser belanja. Sebab akan berdampak ke semua hal. Evaluasi OPD pengumpul. Dengan begitu porsinya bisa jelas,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, guna menjaga kestabilan APBD hingga akhir tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menempuh langkah strategis agar APBD seimbang antara belanja dan pendapatan yaitu dengan mengalihkan realisasi proyek fisik ke tahun 2025.
Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette menyebut, kendati saat ini sudah ada di triwulan tiga (terakhir) di tahun 2024, Pemkot terus berupaya menjaga postur APBD hingga Desember, sehingga berbagai program kerja dapat terlaksana dengan baik.
“Prioritas untuk direalisasi hanya kepada kegiatan perencanaan sedangkan untuk kegiatan fisik dan pengawasan dialihkan ke APBD 2025 dengan pertimbangan waktu pelaksanaan, hanya tinggal efektif kita sampai 90 hari kalender,” kata Sapulette di Ambon, Sabtu (5/10).
Dijelaskan, apabila dipaksakan untuk dilakukan kegiatan bersifat fisik, maka akan berpengaruh pada kualitas.
“Pekerjaan- pekerjaan kalau kita paksakan musti jalan saat ini, akan mempengaruhi dari kualitas pekerjaan itu sendiri. Sebab itu yang bersifat fisik kita geser ke tahun anggaran 2025, hanya yang kita izinkan itu kegiatan perencanaan,” jelasnya.
Ditegaskan, penundaan kegiatan bersifat fisik juga dilakukan sebagai upaya mencegah adanya utang daerah. Hal itu dikarenakan, hingga saat ini Pemkot Ambon masih terus lakukan pelunasan utang daerah tahun 2023.
“Pak Penjabat Walikota dengan segala kebijakan menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi utang yang kita tinggalkan di tahun 2024. Tahun 2023 utang kita selesaikan di tahun 2024 ini,” tegasnya.
Apalagi, saat ini tambahnya, Pemkot Ambon juga memiliki tugas besar yakni Pilkada 2024, dan anggaran yang berasal dari APBD itu terbatas, sehingga perlu adanya kebijakan strategis salah satunya dengan penundaan kegiatan bersifat fisik.
Lebih lanjut diakui Sapulette, Pemkot Ambon juga akan lakukan pembatasan perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemkot. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga kestabilan APBD Kota hingga Desember 2024.
“Jadi perjalanan dinas itu kalau hanya bisa dua orang, kenapa harus empat dan lima orang? ya kan efisiensi, supaya kebutuhan yang lain bisa kita penuhi, karena untuk membayar dana ADD, dan TPP bagi pegawai itu yang harus kita selesaikan sampai Desember 2024,” akunya. (NS)
