Jakarta,Nunusaku.id,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tegas meminta usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang diajukan DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar dipertimbangkan kepala daerah.
Pasalnya, Menteri Tito tak menghendaki ada main-main soal praktik buruk Pokir di luar daerah pemilihan (dapil) dianggarkan dalam penyusunan APBD.
“Silahkan usulan Pokir dipertimbangkan masuk dalam dokumen APBD. Tapi, catatan saya, Pokir harus aspirasi dapil, dan bukan aspirasi luar dapil para anggota DPRD,” tegasnya saat hadiri Musrenbang RPJMD NTB 2025-2029 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Rabu (4/6), sebagaimana dikutip media ini dari posmerdeka.com, Senin (9/6).
Mendagri berujar, praktik Pokir di luar dapil banyak terjadi di semua DPRD di Indonesia. Hal itu lantaran anggota DPRD memerintahkan kepala daerah untuk gelembungkan nilai APBD, agar mereka bisa mendapatkan jatah yang lebih banyak.
Apalagi APBD dibahas bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Manakala anggota DPRD memang berhak mendapat alokasi anggaran untuk merealisasikan Pokir mereka, akan tetapi harus sesuai ketentuan dan aturan.
“Sesuai aturan, yang eksekusi program Pokir adalah tetap eksekutif. Legislatif enggak boleh kelola anggaran. Tolong praktik buruk adanya pokir di luar dapil agar enggak dilakukan kembali,” ingat Tito.
Lebih jauh diakui, Pokir itu biasanya berupa janji kampanye para anggota DPRD kepada masyarakat untuk membangun sejumlah infrastruktur. Misalnya jalan, saluran irigasi, hingga perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
Mendagri pun menilai, persoalan Pokir dalam penyusunan anggaran ini merupakan titik rawan korupsi. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat pokir yang dikelola DPRD.
“Salah jika anggota DPRD yang kelola Pokir. Harusnya itu dikelola tetap oleh eksekutif. Apalagi menjelang Pilkada dan Pemilu misalnya, bentuknya hibah. Ini kerawanan,” lugasnya.
Hal ini penting untuk diperhatikan bersama. Sebab belajar dari pengalaman, dimana KPK sebelumnya juga pernah menangani kasus Pokir yang menjerat anggota legislatif dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di DPRD Jawa Timur dan Jambi.
“Saya ingatkan, jangan main-main soal Pokir ini. Apalagi sampai menentukan rekanan yang kerja. Sudahlah, serahkan semua ke OPD, karena itu hak eksekutif, dan legislatif terima saja hasilnya agar janji kampanye terealisasi,” pesan mantan Kapolri itu. (***)
