AMBON,Nunusaku.id,- Polda Maluku mematangkan seluruh kesiapan pengamanan menjelang Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar Very Very Important Person (VVIP) melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait.
Sebagai bentuk kesiapan, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto memimpin upacara pembukaan Latihan Pra Operasi Pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela di Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (9/7).
Kegiatan itu dihadiri Wakapolda, Irwasda, para Pejabat Utama Polda Maluku termasuk Dansat Brimob selaku Kepala Operasi, personel Dirpamobvit, serta ratusan personel yang akan diterjunkan dalam operasi pengamanan.
Latihan Pra Operasi menjadi tahapan krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan VVIP berjalan sesuai standar sehingga agenda strategis nasional tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.
Kapolda tegaskan, Groundbreaking bukan sekadar seremoni pembangunan, melainkan momentum penting bagi percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
“Blok Masela salah satu PSN yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia. Keberhasilan pembangunan proyek ini tidak hanya berdampak bagi Maluku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia,” tegas Kapolda.
Dikatakan, rencana kehadiran Presiden menjadikan agenda groundbreaking miliki nilai strategis yang sangat tinggi sehingga seluruh rangkaian kegiatan harus dipastikan berlangsung tanpa gangguan keamanan.
“Karena direncanakan dihadiri Presiden, maka seluruh personel harus memahami pengamanan ini gunakan standar VVIP. Dalam operasi seperti ini berlaku prinsip zero tolerance terhadap kesalahan. Tidak ada ruang melakukan kekeliruan. Setiap tindakan harus benar sejak awal, sesuai prosedur tetap dan dilakukan profesional,” ujarnya.
Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel di lapangan, tetapi juga melalui kemampuan mengantisipasi seluruh potensi ancaman secara komprehensif.
Ia menyebut berbagai potensi gangguan, mulai dari aksi terorisme, sabotase, penggunaan senjata api dan bahan peledak, gangguan kamtibmas, hingga aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan harus diantisipasi melalui langkah-langkah preemtif, preventif, intelijen, dan penegakan hukum secara terukur.
“Seluruh potensi ancaman harus dipetakan sejak dini. Kita tidak boleh underestimate terhadap situasi. Setiap kemungkinan harus diantisipasi. Profesionalisme aparat keamanan diukur dari kemampuannya mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum terjadi,” kata Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pendukung operasi.
“Tidak boleh ada ego sektoral maupun miskomunikasi. Seluruh unsur harus bergerak sebagai satu komando sesuai pembagian tugas masing-masing,” ingatnya.
Keberhasilan pengamanan Groundbreaking Blok Masela diakuinya, bukan hanya keberhasilan aparat keamanan, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan Indonesia dalam menjaga agenda strategis nasional serta memberi kepastian kepada investor bahwa pembangunan dapat berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif.
Selain kesiapan teknis personel, Kapolda juga meminta seluruh peserta membangun sense of situation dan sense of crisis, sehingga mampu membaca perkembangan situasi secara cepat serta mengambil keputusan yang tepat apabila terjadi perubahan skenario pengamanan.
“Setiap personel harus memahami seluruh alternatif pola pengamanan, termasuk bila terjadi perubahan kategori kunjungan dari Presiden menjadi pejabat negara lain sehingga operasi tetap dapat berjalan efektif sesuai prosedur,” pungkasnya. (NS)
