Pos Pengamanan Perbatasan & Pulau Terluar di Maluku Agar Dipermanenkan
IMG-20240729-WA0056-1-768x512

AMBON,Nunusaku.id,- Masalah pertahanan negara di daerah-daerah, khususnya perbatasan dan pulau-pulau terluar, agar pos-pos pengamanan yang ada dipermanenkan, karena selama ini masih gunakan hibah dari masyarakat.

Hal itu diungkapkan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Syafrial saat  menerima kunjungan kerja Komite 1 DPD RI di ruang Yudha III, Makodam, Senin (29/7/24).

Rombongan Komite 1 DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono itu menggelar diskusi terkait isu-isu strategis daerah, yang nantinya akan dibahas dan diagregasikan dalam sidang-sidang di Ibu Kota Negara.

Salah satu isu strategis tersebut ialah tentang pengawasan atas pelaksanaan UUD Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dimana masalah pertahanan negara di daerah perbatasan dan pulau terluar ikut diatensi kedua pihak.

Pangdam katakan, Kodam XV/Pattimura merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas menyiapkan wilayah pertahanan darat, menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Maluku dan Maluku Utara.

“Sampai saat ini, kondisi wilayah Maluku dan Maluku Utara cukup aman dan kondusif. Ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi baik dari segenap masyarakat, TNI-Polri dan pemerintah daerah serta stakeholder”, ujar Pangdam.

Ditegaskan, pihaknya terbuka dan siap mendukung serta memberikan informasi yang valid dan akuntabel, agar dapat mengoptimalkan keberhasilan TNI dalam mengemban tugas-tugasnya dengan baik ke depan, khususnya di wilayah Maluku.

Berkaitan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan perkembangannya, masalah pertahanan negara di daerah-daerah, khususnya daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, peran TNI aktif di K/L di daerah dan dampaknya bagi pertahanan dan keamanan di daerah, perpanjangan masa jabatan TNI dan peran Pemda dalam Pertahanan dan Keamanan Negara.

“Masalah pertahanan negara di daerah-daerah, khususnya daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, kami sarankan agar pos-pos pengamanan yang ada dipermanenkan, karena selama ini masih gunakan hibah dari masyarakat,” harap Syafrial.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi masukan yang disampaikan Pangdam dalam mewujudkan pengamanan pulau terluar sebagai etalase Indonesia bisa lebih baik lagi.

“Kami apresiasi Pangdam Pattimura atas saran yang disampaikan, akan kami catat dan sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus Lubis dan PJU Kodam Pattimura, Danlanud Pattimura dan PJU, Wadanlantamal IX/Ambon, staf khusus dan staf ahli Komite 1 DPD-RI. (NS)

Views: 8
Facebook
WhatsApp
Email