AMBON,Nunusaku.id,- Sebagai satu dari empat pilar demokrasi, pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif.

Karena peran penting itulah, diharapkan pers terus meningkatkan kualitas jurnalistik terutama berkaitan peliputan berita Pilkada di Kota Ambon. Sehingga kekeliruan dan kemungkinan kesalahan penafsiran terhadap suatu angle berita Pilkada yang berpotensi melanggar kode etik jurnalis dapat diminalisir.

Hal itu ditegaskan Direktur Ambon Ekspres (Ameks) dan Ameks Institute Nasri Dumula saat workshop bertema penguatan wawasan kebangsaan untuk wartawan di Kota Ambon jelang Pilkada 2024 kerjasama Ameks Institute dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di Media Cafe, Graha Ambon Ekspres, Senin (11/3).

“Ameks Institut merasa terpanggil menggagas pelaksanaan Workshop ini dalam rangka meningkatkan kualitas peliputan berita Pilkada di Kota Ambon,” paparnya.

Dikatakan, kegiatan itu sendiri merupakan bentuk kontribusi Ameks Institute dalam rangka mendorong sistem demokrasi yang akuntabel dalam penyampaian informasi kepada publik, berintegritas dan santun.

“Sehingga kita bisa selesaikan tugas-tugas kita pada Pilkada nanti dengan baik dan mampu memberikan contoh pelaksanaan pesta demokrasi di semua kabupaten/kota,” tandasnya.

Diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak direncakan akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Hingga saat ini belum ada revisi UU untuk majukan jadwal Pilkada.

Sementara itu Pj Walikota Ambon Bodewin Wattimena katakan, peran pers dalam pemerintahan juga sangat besar dalam mewartakan agenda pemerintahan, ataupun memberi kritik kebijakan pemerintah.

“Pers memegang peran menjadikan bangsa semakin kuat, maju dan unggul,” katanya.

Menurutnya, fungsi pers tidak lain adalah menyediakan informasi bagi masyarakat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas pejabat pemerintahan di lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif.

Perannya sebagai pengawas jalannya demokrasi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ini yang membuat pers memerlukan kebebasan.

“Empat pilar kebangsaan yang menjadi tanggungjawab untuk kita lakukan dengan baik. Kalau kita memahami itu, maka dalam apapun perannya, kita berupaya menjaga 4 pilar dimaksud,” paparnya.

“Maka kita sudah diatur dengan sistem kenegaraan yang memberikan tugas, fungsi dan peran masing-masing,” ujar Wattimena.

Disisi lain, ia mengaku, dengan maraknya media digital dimana masyarakat dengan mudah membagi informasi, kebenaran dan kualitas berita tersebut menjadi persoalan yang makin serius lebih dari masa-masa sebelumnya. Maka persoalan utama pers saat ini adalah kualitasnya bukan kebebasannya.

“Betapa pentingnya peran pers sehingga diberikan kebebasan pers untuk menjaga empat pilar kebangsaan tadi, maka kebebasan pers adalah kebebasan yang bertanggung jawab, tidak seenaknya tetapi dibingkai dalam kebersamaan untuk menjaga negara termasuk Kota Ambon,” paparnya.

Olehnya itu, ia menekankan pentingnya keberadaan pers dalam menjaga demokrasi yang baik. Pers memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat.

“Saya berharap, workshop ini mampu memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab untuk menuju perbaikan demokrasi,” tandasnya.

Keberadaan pers yang independen dan objektif menurutnya, sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, serta memastikan kepentingan publik diwakili dengan baik.

“Kenapa pers masuk karena dari ketiga lembaga ini, kalau pers tidak ada belum tentu kita bisa mewujudkan demokrasi yang baik. Masing-masing dengan kepentingannya tetapi pers dianggap sangat objektif, independen dan bisa ada untuk menjaga ketiga pilar yang ada,” kata Bodewin.

Meski pers sudah berperan luar biasa, namun Bodewin menilai tidak semua media mampu menjaga independensinya. Beberapa media mungkin terbelenggu kepentingan politik, ekonomi, atau lain, yang dapat mengganggu objektivitas dan kebebasannya.

Hal ini bisa berdampak negatif pada suasana demokrasi yang sehat, karena informasi yang disajikan tidak lagi netral dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Sebab itu, penting bagi masyarakat untuk kritis terhadap sumber informasi yang mereka konsumsi dan untuk mendukung media yang berusaha menjaga independensinya.

“Pers sudah berperan luar biasa hari ini tetapi tidak semua mampu untuk menjaga independensi, tidak mampu menjaga suasana demokrasi yang baik, karena di belenggu dengan berbagai kepentingan,”ujarnya memberikan penilaian.

Penilaian yang disampaikan Bodewin memiliki alasan. Sebab, memahami secara mendalam tentang berbagai isu yang dilaporkan akan membantu media untuk memberikan informasi yang seimbang dan objektif.

“Ketika media cenderung berpihak kepada satu pihak hanya karena kepentingan pragmatis, hal ini dapat mengancam integritas mereka sebagai salah satu pilar demokrasi,” akunya.

Oleh karena itu, penting bagi media untuk tetap memegang teguh prinsip objektivitas, independensi, dan kebenaran dalam menyajikan berita agar dapat memenuhi peran mereka sebagai penjaga demokrasi yang kuat.

“Kalau kita memahami, kita akan bertindak efektif dalam pemberitaan. Tidak cenderung berpihak ke satu pihak, hanya karena kepentingan pragmatis yang nanti malah membuat tidak berperan sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi,” jelasnya.

Meski Pilkada masih 9 bulan, namun dia mengaku, potensi penyalahgunaan situasi politik yang memanas menjelang Pilkada 2024 di Maluku sudah terasa.

Memang, dalam konteks politik sengit, ada kemungkinan beberapa pihak akan mencoba memutarbalikkan fakta dan memanfaatkan media sebagai sarana menyerang lawan politik. Hal ini bisa mengancam integritas proses demokrasi dan memengaruhi persepsi publik.

“Masyarakat untuk tetap waspada dan kritis terhadap informasi yang disajikan untuk memastikan sumber informasi yang mereka konsumsi dapat dipercaya dan independen.

Selain itu, pihak berwenang juga harus aktif dalam mengawasi dan menindak tindakan kecurangan dalam kampanye politik. Dengan demikian, tantangan yang muncul menjelang Pilkada dapat diatasi sehingga proses demokrasi dapat berlangsung dengan adil dan transparan.

“Pilkada semakin dekat, situasi makin memanas, akan ada banyak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan, lalu memutarbalikkan fakta, memanfaatkan media sebagai sarana untuk menyerang orang lain dan sebagainya. Saya rasa ini tantangan yang mesti kita pikirkan jelang Pilkada,” imbuhnya.

Diketahui, workshop ini menghadirkan Komisioner Bawaslu Kota Ambon, Reno Pattiasina, Kepala Kesbangpol Kota Ambon, Yan Suitela, Akademisi Fisip Unpatti Ambon Said Lestaluhu dan Tokoh Pers Maluku, Novi Pinontoan, sebagai narasumber. (NS)