AMBON,Nunusaku.id,- Sejak dilantik Februari 2025 lalu, Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath masih berjalan dengan jajaran birokrasi rezim sebelumnya.
Artinya, hari ini masuki enam bulan pemerintahan, belum dilakukan pergeseran oleh keduanya. Padahal memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, jadi kunci mewujudkan “Transformasi” Maluku.
Namun sinyal perombakan birokrasi besar-besaran sudah menguat bakal terjadi dalam waktu dekat. Tak hanya pejabat eselon II namun eselon III hingga IV di lingkungan Pemprov Maluku bakal “dikocok” ulang.
Rencana penyegaran jabatan ini disebut sebagai bagian dari upaya akselerasi kinerja pemerintah daerah sesuai dengan arah kebijakan meretrokiasi (reformasi birokrasi berbasis evaluasi kinerja), sekaligus menjawab tantangan daerah yang kian kompleks.
Penataan ulang struktur organisasi juga dinilai penting untuk memastikan kecocokan antara kapasitas SDM dengan tuntutan tugas dan fungsi jabatan strategis.
Apalagi ada sejumlah jabatan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) dan terdapat pejabat eselon yang rangkap jabatan.
“Dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan birokrasi,” terang Gubernur Hendrik Lewerissa di DPRD Maluku, Rabu (20/8).
Meski demikian, orang nomor satu di Maluku itu belum merinci kapan tepatnya proses rolling jabatan tersebut akan dilaksanakan. “Sabar saja,” jawabnya singkat.
Dari informasi yang diperoleh di lingkup Pemprov Maluku, perombakan ini akan menyentuh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat selama setengah tahun (6 bulan) kepemimpinan Gubernur HL dan Wagub Abdullah Vanath.
Penilaian mencakup aspek profesionalitas, loyalitas, komitmen kerja, inovasi, serta integritas.
“Ini bukan sekadar mengganti pejabat. Kami melihat tujuannya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Butuh birokrasi yang responsif, mampu bekerja cepat, kreatif, dan berorientasi hasil,” ujar sumber internal Pemprov.
Langkah perombakan ini pun diiringi harapan besar publik agar roda pemerintahan Provinsi Maluku dapat berjalan lebih efektif, mampu merespon kebutuhan rakyat secara tepat.
Serta mengakselerasi program prioritas yang telah dicanangkan dalam Sapta Cita Lawamena. (NS)
