AMBON,Nunusaku.id,- Permasalahan konflik yang terjadi di Maluku beragam. Salah satu penyebabnya yaitu persoalan awal atau penegakan hukumnya yang belum tuntas. Hal ini yang dapat memicu permasalahan baru ditengah masyarakat.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi katakan, dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial, pihaknya kerap mengedepankan pendekatan persuasif melalui kearifan lokal. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir.
“Ini sangat membantu kami dalam penanganan konflik maupun pencegahan potensi konflik,” ungkapnya dalam dialog publik di studio RRI Ambon tentang pengelolaan potensi konflik yang kerap terjadi di Maluku, Selasa (7/10/2025).
Selain kedepankan penegakan hukum, pihaknya akui Rositah, juga tidak mengesampingkan pranata sosial dan pranata adat, untuk penuntasan setiap permasalahan hukum di wilayah Maluku.
Namun begitu, dalam berbagai pendekatan persuasif yang dilakukan, Polda Maluku membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dukungan semua pihak penting dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas yang kondusif.
“Bapak Kapolda disetiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat, beliau sangat berharap kita semua untuk selalu menjaga hubungan persaudaraan dan kekeluargaan yang baik,” ungkapnya.
Kapolda, lanjut Rositah, selalu mengajak masyarakat senantiasa hidup rukun dan damai dengan semangat kekeluargaan. Hidup orang basudara yang menjadi warisan leluhur harus terus dijaga dan dirawat untuk menuju Maluku manise yang sejahtera.
Komitmen itu terwujud lewat program Kamtibmas yang bernama Baileo Manise atau rumah perdamaian yang isinya adalah para tokoh agama, tokoh mayarakat dan tokoh pemuda.
“Harapannya dengan adanya Baileo manise dapat menjadi rumah dalam penyelesaian semua permasalahan di Maluku”, ungkapnya.
Juru bicara Polda Maluku ini juga mengajak masyarakat agar tidak cepat percaya dengan informasi negatif yang diterima, termasuk melalui media sosial. Masyarakat juga diminta bijak saat menggunakan medsos.
“Kami sangat berharap masyarakat bijak menyikapi setiap informasi yang beredar. Sebab setiap konflik biasanya akan melibatkan banyak orang, padahal yang memiliki masalah cuma satu orang. Kami menghimbau bila ada masalah antar oknum jangan sampai melibatkan keluarga, kelompok atau desa,” pintanya.
Polda Maluku juga berharap agar setiap masalah jangan diselesaikan dengan kekerasan. Sebab, hal itu justru perbesar masalah, dan termasuk tindak pidana yang akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Siapa saja yang bermasalah jangan mengajak orang lain untuk terlibat dalam permasalahannya, dan dia harus berani mempertanggung jawabkan kesalahannya tanpa perlu berlindung kepada orang lain”, pintanya.
Sementara itu, Sosiolog Maluku, Dr. Paulus Koritelu menyebut, salah satu penyebab konflik sosial di Maluku juga karena adanya undang-undang yang menyeragamkan Desa adat dan bukan Desa adat. Ini membuat masyarakat Desa tercerabut nilai-nilai budayanya.
“Sampai kapanpun konflik tidak akan mungkin bisa terpisahkan dari hidup manusia, ibarat dua sisi mata uang di sebelah ada gambar garuda dan di sebelah ada gambar angka,” cetusnya.
Menurut Koritelu, fragmentasi kehidupan manusia yang sempurna tidak selamanya damai. Kapan orang akan membutuhkan damai saat dia sedang berkonflik.
“Dari hal ini baru dia bisa merasakan damai itu ternyata penting dan sama halnya di mana saat sakit barulah kita merasakan bahwa sehat itulah sangat penting. Olehnya penting kita bisa menjaga generasi muda dengan baik dan kita kelola semua potensi konflik dengan baik untuk Maluku yang aman dan damai”, harapnya.
Selain Kabid Humas dan Koritelu, dialog publik itu juga hadirkan Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Farid Hatala dan Direktur Pasca Sarjana UIN AM Sangadji Ambon Hasbollah Toisuta selaku narasumber. (NS)
