AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menapaki langkah awal menuju “Ambon Manis” melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dengan mengusung semangat kolaboratif dan partisipatif, Pemkot menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai fondasi arah pembangunan kota lima tahun mendatang.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, pentingnya dokumen RPJMD sebagai kompas pembangunan yang tidak hanya strategis, tetapi juga bermuatan nilai moral.
“RPJMD ini wujud dari komitmen kita membangun Ambon yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar dokumen, tapi janji kepada rakyat,” ujarnya di Marina Hotel-Ambon, Selasa (20/5).
Kegiatan dibuka dengan pemukulan tifa, dihadiri Ketua TP-PKK Lisa Wattimena, Pj Sekretaris Kota Robby Sapulette, Kepala Bappeda Maluku, para pimpinan OPD, tokoh masyarakat, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Walikota menggarisbawahi sejumlah tantangan strategis yang dihadapi Kota Ambon, seperti keterbatasan infrastruktur, risiko bencana, ketimpangan sosial ekonomi, hingga ancaman perubahan iklim.
Meski angka kemiskinan mengalami penurunan, ia mengingatkan ketahanan sosial harus tetap dijaga agar tidak ada masyarakat yang kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya kohesi sosial dan toleransi antarumat beragama yang selama ini menjadi kekuatan khas Ambon.
“Kita harus menjaga agar keharmonisan ini tidak retak. Selain itu, lingkungan hidup juga jadi perhatian, termasuk pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih,” jelasnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemkot Ambon akan mengandalkan pengembangan sektor ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama anak muda.
Ditengah keterbatasan sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kota.
Aspek tata kelola pemerintahan juga tak luput dari sorotan. Walikota menargetkan peningkatan layanan publik lewat digitalisasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembangunan Mall Pelayanan Publik pun ditargetkan rampung akhir tahun ini atau awal 2026, sebagai pusat layanan terintegrasi yang bebas pungli dan efisien,” tandas Bodewin.
Dalam RPJMD ini, telah ditetapkan 17 program prioritas yang akan menjadi panduan kerja selama lima tahun kedepan.
Program-program itu mencakup peningkatan akses air bersih, penataan pasar dan kawasan kumuh, pembangunan jalan alternatif, pengembangan transportasi publik, serta pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas.
Isu ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah berkomitmen membuka akses kerja seluas-luasnya, mendukung UMKM lokal, serta menjaga kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
“Pentingnya kemandirian fiskal agar Kota Ambon tidak terus bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK,” tegas Bodewin.
Selain itu, strategi pengembangan pariwisata terintegrasi, penguatan status Ambon sebagai Smart City, serta pemberdayaan masyarakat dan pemuda turut menjadi bagian integral dari arah pembangunan jangka menengah.
“Saya ingin RPJMD ini menjadi dokumen yang hidup – lengkap, terukur, dan bisa dievaluasi secara objektif. Forum ini bukan seremonial, tapi ruang nyata untuk menyerap aspirasi dan menyusun kebijakan terbaik bagi masyarakat,” kuncinya.
Dengan mengedepankan semangat inklusif, toleransi, dan keberlanjutan, Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang responsif, berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi Kota Ambon di masa mendatang. (NS-02)
