AMBON,NUNUSAKU.ID,– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menempuh jalur hukum terkait dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) tidak sah atau SK bodong yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
Melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon, Pemkot telah menyampaikan surat laporan pengaduan kepada Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tertanggal 10 November 2026.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Ambon, Hendrik Toisuta menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi pers Walikota, Sekretaris Kota dan Kepala Inspektorat pada 9 November 2026.
Menurutnya, pengaduan itu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Langkah ini wujud tanggungjawab Pemkot Ambon untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan negara/daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tandas Toisuta, Rabu (11/11/26).
Ia menyebutkan, terdapat sejumlah pokok persoalan yang disampaikan dalam pengaduan tersebut. Diantaranya dugaan penerbitan SK tidak sah yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan keaslian dokumen, kewenangan penerbitan, hingga pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, Pemkot juga melaporkan dugaan kerugian keuangan negara/daerah akibat penerbitan dan atau penggunaan SK tersebut. Namun, keberadaan maupun besaran kerugian masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat berwenang.
Hal lainnya menyangkut status pihak yang diadukan. Berdasarkan informasi dalam pengaduan, pihak tersebut disebut bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Meski demikian, Toisuta menegaskan, seluruh dugaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saat ini, kami masih menunggu disposisi Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk proses lebih lanjut, termasuk pembuatan Laporan Polisi apabila persyaratan telah terpenuhi,” tegasnya.
Dengan demikian, tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon sejauh ini baru sebatas penyampaian surat laporan pengaduan. Sementara penerbitan Laporan Polisi masih menunggu proses di kepolisian.
“Pemkot Ambon menghormati kewenangan dan independensi aparat penegak hukum serta mengedepankan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” pungkasnya.
Pemerintah berharap media dan masyarakat turut menjaga ketepatan informasi serta tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum menghasilkan kepastian.
“Bagi Pemkot Ambon, persoalan keabsahan dokumen pemerintahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menyangkut kepastian pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” demikian Toisuta. (NS)
