AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sejak 5 Juli 2024 lalu telah membuka posko tanggap darurat bencana di ruang unit layananan administrasi (ULA) Balaikota Ambon.
Posko itu dibuat pasca status siaga menjadi tanggap darurat bencana naik, dengan pemegang komando posko berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon Fahmi Salatalohy mengaku, posko tanggap darurat disesuaikan dengan penerbitan surat keputusan (SK) Penjabat Walikota Ambon terkait masa tanggap darurat bencana per 5 Juli 2024.
“Kalau kita buat posko di kantor BPBD di Lateri kan jauh, sulit untuk masyarakat jangkau maupun sebaliknya, petugas. Karena itu atas arahan dan petunjuk pa Penjabat Walikota, pa Sekretaris Kota sesuai hasil rapat koordinasi internal Pemkot dan juga bersama Pemprov, maka posko kita buat di Balaikota,” jelasnya di Ambon, Selasa (9/7).
Aktivitas operasional posko kata dia, berlangsung selama masa tanggap darurat bencana, sesuai SK yang diterbitkan untuk melayani dan membantu masyarakat Kota Ambon yang membutuhkan informasi, bantuan dalam upaya penanganan bencana di ibukota provinsi Maluku ini.
Dengan sejumlah elemen terkait akan ada didalamnya, tak saja OPD Pemkot Ambon. Tetapi juga jajaran TNI dan POLRI dari Kodim 1504/Ambon dan Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kantor SAR Ambon serta BMKG Ambon.
“Hingga Selasa (9/7), di posko sudah melayani berbagai macam informasi dan bantuan yang diminta masyarakat, terutama paling banyak untuk rumah potensi longsor seperti di Tantui RT 003/RW 011, Ponegoro Atas Desa Urimessing, maupun tanah longsor akibatkan talud patah di Negeri Latuhalat RT 002/RW 009,” jelasnya.
Setelah menerima informasi itu, stakeholder yang di posko tambah Fahmi, langsung merespons dengan mengkonfirmasi ke instansi yang berwenang maupun tanggap langsung lewat pemberian bantuan yang bisa menolong untuk jangka pendek.
“Kita tentu berharap dan berdoa tidak ada terjadi bencana alam baik banjir dan longsor akibat cuaca ekstrim yang membahayakan warga kota Ambon. Namun memang langkah antisipatif perlu dilakukan, dengan melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat,” kuncinya. (NS)
