AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah dan masyarakat Negeri Passo menjadi Negeri pertama di Kota Ambon yang melakukan penandatanganan komitmen bersama mendukung jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebagai negeri anti politik uang atau money politic.
Komitmen itu diteken Koordinator Divisi (Kordiv) HP2H Bawaslu Kota Ambon Reno Pattisina bersama Pejabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Passo, Ivan Pattinama saat gelaran sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif bagi masyarakat Passo di kantor Negeri, Sabtu (28/9).
Pattinama berterimakasih, menyambut baik serta mengapresiasi Bawaslu Kota Ambon yang memilih negeri Passo sebagai salah satu negeri pengawasan Pemilu partisipatif di Kecamatan Baguala dan merupakan Negeri pertama di Kota Ambon.
“Pemerintah negeri Passo siap memberikan dukungan dalam melakukan pengawasan Pemilu partisipatif sebagai salah satu media untuk memberi kesadaran bagi masyarakat bahwa hakikat demokrasi itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat,” jelasnya.
Melalui sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar datang dan memilih tetapi juga melakukan pengawasan jika ada potensi kecurangan yang terjadi di setiap tahapan Pemilu serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu.
“Untuk memaksimalkan pengawasan, tidak cukup hanya andalkan Bawaslu dan jajaran dengan jumlah yang terbatas, tapi perlunya peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkualitas,” tukasnya.
Kordiv HP2H Bawaslu Kota Ambon Reno Pattisina menegaskan, Passo menjadi Negeri pertama di Kota Ambon yang Bawaslu datangi untuk membersamai upaya pengawasan partisipatif di Pilkada 2024 yang tahapannya saat ini masuki masa kampanye.
“Alasan kita sederhana, Passo adalah salah satu negeri terbesar di Ambon. Dan pengalaman kita, Passo menjadi salah satu desa paling rawan politik uang pada setiap kontestasi politik. Karena itu kita datang sosialisasi, edukasi, diskusi sekaligus membangun komitmen bersama anti politik uang,” tandas Pattiasina.
Ditegaskan, dalam menegakan keadilan Pemilu termasuk di Pilkada Kota Ambon, Bawaslu tidak bisa melakukannya sendiri, dengan sumberdaya yang terbatas. Karena itu perlu pengawasan partisipatif masyarakat termasuk pemerintah negeri dan masyarakat Passo didalamnya.
“Tahapan Pilkada saat ini sudah masuki masa kampanye hari ketiga. Selain jadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, kampanye juga menjadi masa paling rawan. Dimana praktik-praktik kecurangan yang menciderai harkat dan martabat demokrasi, salah satunya politik uang,” urainya.
Dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat bersama Bawaslu, menurutnya, bisa sama-sama menjaga dan mengawal proses Pilkada Kota Ambon hingga terpilihnya pemimpin yang bisa hadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi ibukota provinsi Maluku ini.
Diketahui, sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif itu hadirkan mantan Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Ely sebagai narasumber.
Ketua Majelis Jemaat GPM Passo, Saniri dan perangkat Negeri Passo, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Passo serta perwakilan masyarakat lainnya turut hadiri kegiatan tersebut. (NS)
