AMBON,Nunusaku.id,- Titik start awal pembangunan Mega proyek Maluku Integrated Port (MIP) atau Pelabuhan Maluku Terintegrasi di Desa Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) baru saja ditancapkan dengan penandatanganan kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU).
MoU akan ditandatangani para investor yang berinvestasi membangun MIP di Osaka Jepang, Selasa 7 Oktober 2025 besok. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Bupati SBB Asri Arman bakal menyaksikan momentum bersejarah itu.
Diketahui, MIP bersama dua proyek lainnya masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan dalam kurun waktu 2025-2029.
Selain dukungan pemerintah, swasta dan legislator, support dari masyarakat terutama di Waisarisa dan SBB khususnya serta Maluku pada umumnya sangat penting untuk suksesnya mega proyek tersebut.
Namun belum juga MoU diteken sebagai bentuk komitmen Gubernur HL dan Bupati SBB bersama para investor, rasa pesimis dan kritikan sudah muncul dari segelintir orang, salah satunya politisi PDI Perjuangan, Samson Atapary.
Di grup WhatsApp Politik Maluku, Atapary eks calon Bupati SBB yang kalah di Pilkada 2024 lalu bilang, jika tidak gunakan dana APBN dan hanya berharap swasta, maka proyek MIP bakal tidak terealisasi.
“Pembangunan infrastruktur dasar MIP, tahap awal ini, misalnya jembatan, areal peti kemas/kontainer, perkantoran, air bersih, dan lainnya. Kalau harap MoU dengan investor, tapi bukan dengan APBN, maka proyek ini akan gelap, nasib bisa seperti LIN & ANP nanti. Sampai Presiden Prabowo selesai, proyek tidak jalan. Nanti lihat di APBN 2026 ada anggaran untuk MIP atau tidak?. Kalau tidak ada maka Gelap,” cibirnya.
Skeptisme Atapary itu pun langsung mendapat respons dari juru bicara (Jubir) LAWAMENA, A. Rauf Pelu.
Menurut Rauf, tabiat baku kuku masih jadi budaya kebanyakan orang Maluku saat ini, bukan malah sebaliknya harus baku keku. Atau juga bak katang, baku tarik kasih turun.
“Tabiat ini bukan hanya dari kalangan awam tapi justru dari orang-orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Sama seperti saudara Samson Atapary yang belum apa-apa sudah skeptis duluan terhadap rencana besar Pemerintah Provinsi yang merencanakan pembangunan MIP di SBB,” sebut Rauf kepada media ini, Senin (6/10).
Menurutnya, kritik saudara Samson itu tidak mendasar dan terkesan bermotif politik karena berasal dari partai bukan pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku saat ini.
Ditegaskan Rauf, MIP adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo. Itu wujud afirmasi terhadap usulan Pemerintah Provinsi.
Lantas apakah semua proyek infrastruktur harus dibiayai oleh APBN?, tentu tidak juga. Sebab Presiden Prabowo mendorong agar pihak swasta baik swasta nasional maupun asing atau join venture swasta asing dan nasional untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di tanah air.
“Saat ini proyek infrastrukur di Indonesia dibangun oleh pemerintah, oleh Swasta atau gabungan Pemerintah dan Swasta yang dikenal dengan istilah PPP (Publik Private Partnership),” tegas Rauf.
Realisasi pembangunan MIP masih dalam tahap awal, makanya dimulai dengan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understading) terlebih dahulu.
Masih banyak tahapan teknis yang harus dilakukan terlebih dahulu barulah para pihak mengikat diri dalam kontrak atau Perjanjian Kerja Sama.
Sehingga mensyaratkan perlunya Perjanjian Kerja Sama dalam tahap awal ini sangatlah prematur. Demikian juga dengan regulasi dari Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan jasa MIP.
“MIP saja belum kelihatan wujudnya masa regulasi mau dibuat duluan.? Lah kalau regulasi dibuat terus MIP seng jadi dibangun, apa tidak mubasir dan memalukan bagi pemerintah yang membuatnya ?,” ungkap pria asal Jazirah Leihitu itu.
Bagi Rauf, rasa pesimis Atapary ini memberi kontribusi negatif bagi iklim investasi di Maluku khususnya SBB. Sebagai anak negeri SBB, pikiran skeptisme ini patut disesalkan.
“Mestinya sebagai anak negeri kita harus mendukung upaya Presiden dan pemerintah pusat bersama Gubernur untuk wujudkan MIP demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat bumi Saka Mese Nusa pada khususnya dan Maluku pada umumnya,” demikian Rauf. (NS)
