AMBON,Nunusaku.id,- Wacana suksesi Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menghangat. Nama Komjen Pol Marthinus Hukom muncul sebagai kandidat yang layak dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto secara serius karena memiliki rekam jejak terbaik.
Akademisi yang juga praktisi kebijakan publik, Dr. Hobart Soselisa, MSi menilai, rekam jejak Hukom bukan sekadar narasi politik, melainkan fakta institusional yang paripurna dan dapat diverifikasi.
Rekam Jejak Profesional yang Terukur
Marthinus Hukom lahir di Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Maluku Tengah, 30 Januari 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1991—satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jenjang pendidikannya terbilang komprehensif: PTIK (2001), Sespimpol (2005), Lemhannas RI PPRA LIV (2016), Kajian Strategi Intelijen Pascasarjana UI (2018), hingga program doktor filsafat terorisme di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Kombinasi pendidikan kepolisian formal dengan kajian filosofis dan intelijen strategis ini menunjukkan kapasitas intelektual yang jarang dimiliki perwira tinggi Polri secara bersamaan.
Karier Hukom dibangun dari lapangan, bukan dari jalur administratif semata. Ia terlibat langsung dalam penangkapan Ali Imron dan Imam Samudra, dua nama besar dalam kasus terorisme Bom Bali, sepanjang kariernya di Densus 88 Antiteror Polri.
Puncaknya, ia menjabat Kepala Densus 88 AT Polri pada 2020 sebelum dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI pada 8 Desember 2023.
Di BNN, prestasi paling menonjol adalah pengungkapan penyelundupan sabu seberat dua ton di Kepulauan Riau—rekor penyitaan narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia. Fakta ini mengonfirmasi indikator ketegasan dan efektivitas kerja yang menjadi tolok ukur kepemimpinan Kapolri ke depan.
Integritas dan Dedikasi sebagai Modal Kelembagaan
Menurut Soselisa, loyalitas Hukom terhadap institusi Polri terlihat dari jenjang karier yang konsisten menaik selama lebih dari tiga dekade, dari perwira pertama di Polda Jabar hingga jenderal bintang tiga.
Organisasi masyarakat sipil pemerhati kepolisian, GPK RI, menyebut rekam jejaknya sebagai “rekam jejak emas” yang layak dipertimbangkan untuk jabatan Kapolri, sekaligus membantah tudingan negatif yang beredar di media sosial sebagai fitnah tanpa dasar.
Praktisi hukum di Maluku pun secara terbuka menilai Hukom layak masuk bursa calon Kapolri berdasarkan rekam jejaknya dalam pemberantasan terorisme dan narkotika.
“Dukungan lintas kalangan ini—dari organisasi pemerhati kepolisian hingga praktisi hukum daerah—memperkuat argumen bahwa penilaian terhadap Hukom bukan sekadar sentimen kedaerahan, melainkan pengakuan atas kinerja substantif,” tandasnya di Ambon, Sabtu (11/7).
Dimensi Iman dan Kepedulian Sosial
Lebih lanjut menurut Soselisa, aspek yang sering terlewat dari diskursus calon Kapolri adalah dimensi etis-religius pejabat publik. Sebagai putra Maluku yang taat menjalankan iman Protestan, Hukom pernah mengunjungi Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNN untuk membangun kerja sama pemberantasan narkoba bersama lembaga keagamaan.
“Langkah ini menunjukkan pemahaman bahwa penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran moral dan sosial Gereja dalam masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap peredaran narkotika dan kesenjangan sosial,” akunya.
Bagi masyarakat Maluku, kehadiran Hukom di pentas nasional bukan hanya kebanggaan kedaerahan, tetapi representasi bahwa integritas dan spiritualitas dapat berjalan seiring dengan profesionalisme institusional.
Pertimbangan bagi Presiden Prabowo
Sementara itu dari perspektif kebijakan publik, menurut Soselisa, pemilihan Kapolri idealnya didasarkan pada tiga indikator utama: kompetensi manajerial-operasional, integritas yang teruji, dan sensitivitas terhadap keberagaman bangsa.
Merujuk tiga indikator itu, Marthinus Hukom akui Soselisa, memenuhi ketiganya—kompetensi terbukti dari rekam jejak Densus 88 dan BNN, integritas diakui organisasi sipil dan praktisi hukum, sementara latar belakang sebagai putra Maluku beragama Protestan mencerminkan wajah Indonesia yang majemuk dalam institusi kepolisian.
“Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menegaskan komitmen terhadap meritokrasi dan inklusivitas dengan mempertimbangkan sosok yang telah membuktikan dedikasinya bukan di ruang seremonial, melainkan di garis depan pemberantasan terorisme dan narkotika selama lebih dari dua dekade,” pungkas akademisi FISIP UKIM itu. (NS)
