JAKARTA,Nunusaku.id,- Kabar baik datang dari ibukota Jakarta. Perjuangan Gubernur Hendrik Lewerissa (HL) dua hari terakhir ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) untuk kepentingan Maluku membuahkan hasil.
Provinsi Maluku pun mendapat jatah atau dialokasi dari Kementerian PKP sebanyak 2.000 unit rumah bersubsidi untuk tahun 2025.
Hal itu terungkap lewat pertemuan Gubernur bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho di Kantor BP-Tapera Jakarta, Jum’at (4/7/25).
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku aktif berupaya mengatasi masalah kebutuhan perumahan masyarakat dengan menjalin komunikasi dan meminta dukungan dari pemerintah pusat yaitu melalui Kementerian PKP dan BP Tapera.
Berbagai program bantuan perumahan, termasuk rumah bersubsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh dilobi Gubernur untuk juga diberikan kepada Maluku, sama seperti daerah lainnya.
Gubernur mengaku, BP-Tapera dipercaya untuk melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk perumahan. Dimana dana yang dialokasikan untuk KUR perumahan tahun 2025 sebesar Rp 130 Triliun.
“Karena itu kami Pemprov Maluku datang ke Kementerian PKP, untuk meminta fasilitas rumah bersubsidi, KPR fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang besaran tahun ini Rp 20 juta per KK,” jelas Lewerissa.
Untuk implementasinya pemerintah provinsi akui Gubernur, akan menggunakan rujukan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat untuk identifikasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai sasaran bantuan tersebut.
“Data itu terintegrasi dengan 11 Kabupaten/Kota. Kita akan pakai DTSEN sebagai rujukan untuk penerima bantuan perumahan itu,” jelas Lewerissa.
Selain itu, pihaknya tambah Gubernur, juga meminta kepada Kementerian PKP berkaitan program penataan kawasan dan kumuh di Maluku.
“Bersyukur lewat komunikasi yang kita pemerintah provinsi bangun dengan Kementerian PKP dan BP Tapera, diharapkan program-program kementerian dapat diperoleh masyarakat Maluku,” jelasnya.
Berkat komunikasi itu, Menteri PKP akui Gubernur HL, setuju akan mengalokasikan sebanyak 2.000 unit program rumah bersubsidi untuk Provinsi Maluku.
Dalam realisasinya nanti termasuk survey tambah dia, Pemprov akan bekerjasama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Maluku.
“Sekarang tinggal kita menjemput bola, menyiapkan data-data yang lengkap supaya bisa melaksanakan program itu dengan baik di Maluku. Harapannya lewat program ini, masalah kebutuhan rumah di Maluku perlahan-lahan dapat teratasi,” demikian Lewerissa. (NS)
