JAKARTA,Nunusaku.id,- Sebuah langkah penting ditempuh dan kembali tercatat dalam buku sejarah. Kepiawaian Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) dalam memanfaatkan networking yang dimiliki terbukti ampuh.
Lobi berhasil dan disertai komitmen nyata untuk kemajuan negeri Raja-raja tercinta. Tatkala, Maluku mendapat kuota tambahan 1.000 lagi rumah bersubsidi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), sehingga kini lengkap 3.000 unit rumah.
Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/25) pun menjadi saksi ketika tangan dingin Gubernur HL membawa Maluku dapat perhatian khusus di pusat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait bersama Gubernur dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sepakat menandatangani nota kesepakatan sinergitas penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi serta penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Nota kesepakatan itu kemudian disusul penandatanganan oleh Bupati/Walikota se-Maluku, disaksikan pihak BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, hingga berbagai stakeholder lainnya.
Menegaskan sinergitas penyediaan serta pemutakhiran data, informasi, dan penyelenggaraan perumahan bagi MBR serta ASN Pemprov. Sebuah langkah maju yang diharapkan memberi harapan baru bagi ribuan keluarga di bumi Raja-Raja.
Lewat komitmen itu, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi MBR dan ASN Peprov Maluku tahun 2025. Artinya, terjadi penambahan kuota 1.000 unit dari yang awalnya hanya dialokasikan sebanyak 2.000 rumah.
Sebelum penandatanganan, Menteri sempat menggelar audiensi bersama Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Maluku. Suasananya penuh keakraban, namun juga tegas soal arah kebijakan.
“Ini kesempatan emas buat Bupati/Walikota se-Maluku bicara dengan Kepala BPS langsung. Supaya jauh-jauh mungkin bapak dapat data, informasi, supaya kepake karena data itu penting. Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Saran saya abis ini bapak rapat dengan BPS,” tegas Maruarar.
Menurutnya, kehadiran BTN juga vital karena bank tersebut menjadi penyalur utama rumah subsidi, dengan target nasional mencapai 220 ribu unit tahun ini.
Dalam forum itu, Menteri juga memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku. “Itu pak Gubernur, kami menghormati bapak, itu timnya lengkap,” ucap Ara, yang langsung dibalas dengan ucapan terima kasih oleh Gubernur HL.
Dialog bahkan berlangsung hangat ketika Menteri menyapa rombongan kepala daerah. “Kita bantu teman-teman, ini dari jauh-jauh ni dari Maluku. Yang paling jauh dari mana?” tanya eks politisi PDI Perjuangan itu.
Gubernur langsung merespons. “MBD dan Kepulauan Aru.” Menteri lalu menambahkan, “Dari jauh kita servis dengan pengetahuan dan aturan.”
Di sela penandatanganan, Gubernur tak melewatkan kesempatan untuk menegaskan posisi Maluku dalam membangun dengan dasar data yang jelas.
“Kami memiliki data akurat, dengan data BPS yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerima bantuan, jadi valid,” tegasnya.
Pernyataan itu disambut Menteri Ara yang mengingatkan bahwa Presiden sendiri sudah menegaskan arah kebijakan berbasis satu data.
“Dalam arahannya, Bapak Presiden dalam rapat kabinet, data yang digunakan hanya satu data dari BPS. Dan kami patuh atas arahan itu, jadi kami tidak menggunakan data yang lain,” ujarnya.
Menteri menambahkan, penilaian terhadap kinerja pemerintah bukan hanya datang dari DPR atau rakyat, tetapi juga dari hasil data BPS secara kualitatif. Hal itu semakin menegaskan bahwa peran data menjadi kunci arah kebijakan ke depan.
Sebelum mengunci cakapan, Menteri kembali memastikan, “Kuota untuk rumah bersubsidi 3.000, siap terserap tahun 2025?”. Pertanyaan itu dijawab tegas Gubernur HL di hadapan Menteri, para Bupati, dan Walikota: “Siap!”
Tentu saja jawaban lantang itu bukan sekadar kata, melainkan komitmen. Bahwa ditangan Gubernur HL, Maluku sedang diperjuangkan dengan strategi, data yang valid, dan kesungguhan memastikan rakyat tidak hanya dijanjikan, tapi benar-benar merasakan hasil pembangunan.
Harapannya, lewat alokasi bantuan 3000 rumah subsidi, semakin banyak masyarakat dan ASN yang bisa tinggal di rumah layak huni, mengurangi beban berat kepemilikan hunian di daerah kepulauan yang selama ini penuh tantangan. (NS)
