
Oleh: Sami Latbual
AMBON,Nunusaku.id,- Tiga puluh tahun telah berlalu sejak peristiwa 27 Juli 1996. Kita mengenalnya dengan sebutan Kudatuli – Kudeta 27 Juli.
Peristiwa di kantor DPP PDI, Jl. Diponegoro 58, Jakarta itu bukan sekedar catatan sejarah partai. Ia adalah salah satu bab penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
APA TERJADI 27 JULI 1996 ?
Situasi politik saat itu memanas. Ada dualisme kepemimpinan di tubuh PDI.
Pemerintah mengakui hasil Kongres Luar Biasa di Medan, sementara mayoritas kader dan simpatisan tetap setia pada kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri hasil Kongres Surabaya.
Pagi itu, kantor DPP PDI yang diduduki para pendukung Ibu Megawati diserbu. Aparat kemudian masuk. Ratusan orang ditangkap. Kantor porak-poranda.
Dan yang paling memilukan, darah anak bangsa tertumpah di rumah demokrasi itu.
PARA KORBAN: HUTANG MORAL BANGSA
Hingga hari ini, Komnas HAM dan KontraS mencatat peristiwa Kudatuli meninggalkan luka:
1. 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Salah satunya Yoga Suryadi Yogis, mahasiswa UGM dan kader GMNI.
2. 23 orang dinyatakan hilang dan nasibnya belum diketahui sampai sekarang.
3. 149 orang ditahan dan diproses hukum.
Mereka bukan sekedar korban kerusuhan. Mereka adalah warga negara yang memilih berdiri ketika demokrasi hendak dibungkam.
Karena itu, sudah sepantasnya kita menyebut mereka sebagai pejuang demokrasi.
DARI KUDATULI MENUJU REFORMASI
Banyak yang mengira kekerasan bisa mematikan demokrasi. Sejarah membuktikan sebaliknya.
Dari Diponegoro 58 lahir semangat perlawanan baru. Dua tahun kemudian, 1998, semangat itu menjadi gelombang Reformasi. Orde Baru tumbang.
Hari ini kita bisa memilih, bersuara, dan mengkritik secara bebas. Itu semua ada harganya.
Saya melihat Kudatuli sebagai ujian kesetiaan. Ujian itu dilalui dengan kepala tegak oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader.
Dari rahim peristiwa itulah PDI Perjuangan meneguhkan diri sebagai partai wong cilik, partai yang berakar pada penderitaan dan harapan rakyat.
TIGA PELAJARAN UNTUK INDONESIA HARI INI
Pertama, Demokrasi dan Kebenaran tidak bisa dibungkam. Sejarah akan selalu mengoreksi setiap upaya otoritarianisme.
Kedua, Komitmen politik diuji saat tertekan. Kesetiaan sejati terlihat bukan ketika berkuasa, tetapi ketika menghadapi ancaman.
Ketiga, Jangan lupakan sejarah. 5 yang gugur dan 23 yang hilang adalah pengingat bahwa demokrasi Indonesia dibayar mahal. Melupakannya berarti mengkhianati mereka.
MOMENTUM MENGUATKAN KOMITMEN KAWAL DEMOKRASI
Peringatan 27 Juli seharusnya bukan hanya seremonial. Ia harus menjadi momentum untuk menguatkan komitmen kita mengawal demokrasi dan mengisinya dengan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Jangan sampai anak cucu kita hanya tahu demokrasi dari buku. Mereka harus tahu, bahwa kemerdekaan berpikir dan berpolitik hari ini adalah warisan dari keberanian orang-orang 27 Juli 1996. Agar pengorbanan itu tidak sia-sia.
MERDEKA! HIDUP DEMOKRASI! HIDUP RAKYAT!. (NS)




