AMBON,Nunusaku.id,- Selama ini, kebutuhan listrik masyarakat di wilayah Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat (MBD) masih bergantung pada operasional perusahaan tambang PT Batutua Tembaga Raya.
Namun situasi kini berbalik. Ancaman krisis listrik kini membayangi tiga desa di Kecamatan Wetar Utara. Para wakil rakyat pun menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk menyampaikan kondisi tersebut.
Anggota DPRD Maluku dari Daerah Pemilihan VI (MBD-KKT), John Laipeny, mengatakan berkurangnya aktivitas operasional perusahaan mulai menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat.
Menurutnya, selama ini pasokan listrik bagi tiga desa di Wetar Utara sangat bergantung pada dukungan dari perusahaan tersebut. Jika suatu saat operasional perusahaan benar-benar berhenti, maka masyarakat berpotensi kehilangan akses listrik.
“Selama ini masyarakat di tiga desa tersebut masih bergantung pada listrik dari PT Batutua Tembaga Raya. Sekarang operasional perusahaan sudah mulai dikurangi bertahap, sehingga masyarakat merasa khawatir jika suatu saat perusahaan benar-benar berhenti beroperasi,” ujar Laipeny usai bersama Komisi III DPRD MBD bertemu Gubernur di kantor Gubernur, kamis (12/3/26).
Ia menegaskan, kondisi tersebut harus segera diantisipasi pemerintah agar masyarakat tidak kembali hidup tanpa listrik.
“Kalau suatu saat perusahaan keluar dari sana, berarti tiga desa itu akan gelap. Ini yang menjadi perhatian serius dan harus segera dicarikan solusi permanen,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Maluku bersama DPRD MBD mendorong agar persoalan tersebut segera mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya melalui program elektrifikasi desa.
Laipeny mengungkapkan, aspirasi itu telah disampaikan dalam pertemuan bersama Gubernur Maluku. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur merespons positif keluhan masyarakat.
Bahkan akuinya, Gubernur langsung menghubungi pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membicarakan solusi terkait kebutuhan listrik di wilayah tersebut.
“Pak Gubernur merespons sangat baik. Saat pertemuan itu beliau langsung menelpon GM PLN dan menyampaikan persoalan ini agar bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku juga berkomitmen membawa aspirasi DPRD Maluku Barat Daya (MBD) ke pemerintah pusat di Jakarta, sehingga tiga desa di Wetar Utara dapat masuk dalam program elektrifikasi desa.
Laipeny berharap, melalui program tersebut masyarakat di daerah terpencil itu dapat segera menikmati layanan listrik yang permanen dan tidak lagi bergantung pada operasional perusahaan tambang.
“Mudah-mudahan pada program elektrifikasi desa tahun 2026, tiga desa di Wetar Utara bisa masuk dalam perencanaan sehingga masyarakat di sana bisa memperoleh akses listrik yang lebih pasti dan berkelanjutan,” pungkas politisi Gerindra itu. (NS)
