AMBON,NUNUSAKU.ID,– Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tahun anggaran 2020, memasuki babak baru.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku resmi menetapkan satu orang berinisial AS sebagai tersangka, Rabu (11/11/26).
AS diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan melalui mekanisme gelar perkara.
Berdasarkan hasil penyidikan, AS juga diduga berperan mengendalikan perusahaan penyedia yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.
Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara mencapai Rp1.889.672.552,81 atau sekitar Rp 1,88 miliar. Angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tertanggal 6 Agustus 2026.
Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho menjelaskan, penetapan AS sebagai tersangka merupakan hasil rangkaian penyidikan, termasuk pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih tersebut.
“Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperkuat melalui mekanisme gelar perkara. Dalam proses ini, penyidik juga mendasarkan penghitungan kerugian keuangan negara pada hasil pemeriksaan investigatif BPK RI dengan nilai kerugian sebesar Rp 1.889.672.552,81,” jelasnya.
Handy menegaskan, penyidik masih terus mendalami fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses penyidikan untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara objektif.
Menurutnya, penetapan tersangka bukan akhir dari penanganan perkara. Penyidik akan terus menindaklanjuti setiap temuan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Penanganan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik akan terus mendalami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan untuk memastikan seluruh aspek pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara objektif. Setiap perkembangan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan, pengungkapan kasus tersebut bagian dari komitmen Polda Maluku memperkuat penegakan hukum, sekaligus mendukung prioritas pelaksanaan 100 hari program kerja Kapolri.
Ia menyebut, penanganan tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius Polri. Karena itu, setiap perkara harus diproses secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Penetapan tersangka dalam perkara proyek air bersih Kecamatan Nusaniwe ini merupakan wujud keseriusan penyidik dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Rositah.
Ia menambahkan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga jadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri, sekaligus memastikan anggaran negara yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat digunakan sesuai ketentuan.
“Anggaran pembangunan pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara harus ditangani secara serius,” tukasnya.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada aparat penegak hukum,” pungkas Rositah. (NS)
