Konflik Tanah Tananahu Kembali Disorot, Aksi Kamisan Ambon Desak Empat Warga Dibebaskan
IMG-20261120-WA0000

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Perjuangan masyarakat adat Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, dalam mempertahankan tanah ulayat kembali mendapat perhatian publik.

Kali ini, sorotan tertuju pada empat warga yang harus menjalani proses persidangan setelah terlibat dalam aksi penolakan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan negara, PTPN.

Nasib Jhon Risakotta, Yabes Rahanlussy, Elisa Tonny, dan Jhon Laiyan menjadi perhatian Komite Aksi Kamisan Ambon dalam aksi solidaritas ke-22 yang berlangsung di kawasan Tugu Dr. Johannes Leimena, Poka, Kota Ambon, Kamis (19/11/26) sore.

Mengusung tema “Hentikan Kriminalisasi 4 Pejuang Tanah Adat Negeri Tananahu”, massa aksi menyuarakan tuntutan pembebasan terhadap keempat warga yang kini berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Ambon.

Sejak pukul 16.30 WIT, peserta aksi berkumpul sambil membawa spanduk dan poster yang berisi pesan solidaritas serta penolakan terhadap kriminalisasi masyarakat adat.

Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Ambon, Rismatia menyampaikan, bahwa perkara yang menjerat empat warga Tananahu tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan pidana.

Menurut Komite Aksi Kamisan Ambon, proses hukum tersebut harus dilihat dalam konteks konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara masyarakat adat Negeri Tananahu dan PTPN I Regional VIII.

Keempat warga mulai menjalani persidangan sejak 28 Oktober 2026. Mereka didakwa oleh jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan penganiayaan.

Bagi massa aksi, peristiwa yang berujung pada penangkapan keempat warga merupakan bagian dari rangkaian panjang perjuangan masyarakat mempertahankan tanah yang mereka yakini sebagai petuanan adat.

Konflik Agraria Sejak 1982

Persoalan tanah di Negeri Tananahu memiliki sejarah panjang. Komite Aksi Kamisan Ambon menelusuri akar konflik tersebut sejak 1982, ketika pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.000 hektare kepada PT Perkebunan Nusantara XIV untuk pengembangan perkebunan Awaiya.

HGU tersebut berlaku hingga 31 Desember 2012.

Sejak pemberian hak pengelolaan itu, masyarakat adat disebut telah menyampaikan keberatan karena menilai penguasaan lahan perusahaan berdampak terhadap ruang hidup, akses terhadap sumber penghidupan, serta hak masyarakat atas tanah ulayat.

Ketika masa HGU berakhir pada 2012, sebagian warga kembali menggarap lahan yang mereka klaim sebagai tanah adat untuk membangun permukiman dan mengembangkan aktivitas perkebunan.

Namun, persoalan penguasaan lahan tidak kunjung selesai.

Komnas HAM bahkan pernah menyoroti persoalan tersebut melalui hasil Inkuiri Nasional pada 2016. Dalam pernyataan sikapnya, Komite Aksi Kamisan Ambon menyebut temuan itu berkaitan dengan sejumlah persoalan hak masyarakat hukum adat, termasuk perampasan tanah ulayat, pelanggaran ruang hidup, maladministrasi pertanahan, intimidasi, hingga kriminalisasi.

Ditengah penolakan masyarakat, PTPN mengklaim telah melakukan perpanjangan HGU sejak 2010 dan memperoleh pengesahan pada 10 Mei 2019 dengan luasan sekitar 8.830,84 hektare.

Dari total luasan tersebut, sekitar 3.458 hektare kawasan Awaiya menjadi bagian yang dipersoalkan masyarakat.

Masyarakat adat Negeri Tananahu mempertanyakan proses perpanjangan HGU tersebut. Mereka menilai prosesnya tidak transparan dan tidak melibatkan persetujuan masyarakat sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak adat atas wilayah tersebut.

Hilirisasi Pala dan Kelapa Picu Ketegangan

Ketegangan kembali meningkat setelah kawasan perkebunan Awaiya diproyeksikan menjadi pusat pengembangan hilirisasi pala dan kelapa oleh PTPN I Regional VIII.

Proyek tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 April 2026.

Namun, rencana pengembangan kawasan itu justru memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat yang hingga kini masih memperjuangkan pengakuan terhadap tanah ulayat mereka.

Komite Aksi Kamisan Ambon menyebut setelah peresmian proyek, perusahaan melayangkan somasi kepada warga untuk mengosongkan rumah. Aktivitas memasukkan alat berat ke kawasan sengketa juga disebut semakin meningkatkan ketegangan.

Puncaknya terjadi pada 22 Juni 2026 ketika masyarakat menggelar aksi protes di depan kantor PTPN untuk menolak rencana penggusuran yang mereka nilai dilakukan secara sepihak.

Aksi tersebut kemudian berujung bentrokan dengan aparat kepolisian dan penangkapan empat warga yang kini menjalani proses persidangan.

Situasi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan Komite Aksi Kamisan Ambon kembali mengangkat persoalan Tananahu melalui aksi solidaritas.

Mereka menilai penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi harus menyentuh akar persoalan, yakni kepastian hak atas tanah dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Komite juga mengingatkan agar agenda investasi dan hilirisasi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut.

Empat Tuntutan untuk Pemerintah

Dalam aksi ke-22 itu, Komite Aksi Kamisan Ambon menyampaikan empat tuntutan utama.

Pertama, menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan dan mempertahankan ruang hidupnya.

Kedua, membebaskan Jhon Risakotta, Yabes Rahanlussy, Elisa Tonny, dan Jhon Laiyan dari segala tuduhan.

Ketiga, mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen persetujuan warga dalam proses perpanjangan HGU.

Keempat, mengembalikan serta memulihkan ruang hidup atau petuanan masyarakat adat Negeri Tananahu dan negeri-negeri lainnya kepada kolektif warga agar dapat dikelola demi kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Bagi peserta aksi, persoalan Tananahu bukan sekadar perkara empat warga yang sedang menjalani proses hukum. Lebih jauh, konflik tersebut menjadi gambaran tentang perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah di tengah kepentingan investasi dan pembangunan.

Pesan itu tergambar jelas melalui spanduk yang dibentangkan di depan Tugu Dr. Johannes Leimena.

“TANANAHU Bukan Tanah Kosong! HILIRISASI Hanya Untuk Oligarki! LAWAN Perampasan Ruang Hidup!”

Aksi kemudian ditutup dengan seruan solidaritas yang menggema di kawasan Poka.

“Hidup Korban! Jangan Diam! LAWAN!” (NS)

Views: 1
Facebook
WhatsApp
Email