AMBON,NUNUSAKU.ID,– Tantangan keamanan di wilayah kepulauan, konflik komunal, hingga dampak kekeringan dan kebakaran hutan lahan (Karhutla) menjadi sejumlah isu penting yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan Kapolda Maluku Irjen Pol. Nainggolan, di ruang kerja Gubernur, Jumat (16/10/26).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan tersebut menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Polda Maluku, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menjelaskan Kapolda hadir didampingi sejumlah pejabat utama Polda, termasuk Irwasda dan para Direktur. Sementara Gubernur didampingi Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah, serta para asisten Sekda.
Menurut Kasrul, dalam pertemuan tersebut Kapolda memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan gambaran awal mengenai tantangan yang akan dihadapi selama bertugas di Maluku.
Sebelum menjalankan tugasnya, Kapolda disebut telah mempelajari karakteristik wilayah Maluku. Pengalaman sebelumnya sebagai Kapolda di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu pembanding dalam memahami perbedaan kondisi geografis, demografi, dan tantangan pelayanan kepolisian.
“Karakteristik Maluku berbeda dengan daerah yang sebelumnya beliau pimpin. Disini, masyarakat tersebar di pulau-pulau dengan kondisi geografis yang beragam. Tentu tantangan pelayanan dan pengamanan juga berbeda,” jelas Kasrul.
Ia mengatakan, Kapolda juga menegaskan komitmennya untuk hadir melayani dan mengayomi masyarakat Maluku. Komitmen itu akan diwujudkan melalui penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah, termasuk mendukung kebijakan pembangunan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Konflik Komunal Hingga Ancaman Kekeringan
Dalam kesempatan itu, Gubernur Hendrik Lewerissa turut memaparkan profil Maluku beserta sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Salah satunya adalah konflik atau perkelahian komunal yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Selain persoalan keamanan, Gubernur juga menyoroti kondisi kekeringan yang berdampak pada meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta munculnya kabut asap di sejumlah kawasan.
Menurut Kasrul, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, ketersediaan air bersih, dan aktivitas masyarakat.
Keterbatasan pasokan air minum di sejumlah daerah, termasuk Ambon dan wilayah Maluku Tenggara, turut menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Sebagai salah satu langkah antisipasi, Pemprov Maluku tengah merencanakan pengembangan teknologi desalinasi berbasis reverse osmosis untuk mengolah air laut maupun air payau menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Pak Gubernur menjelaskan bahwa dampak kekeringan ini perlu ditangani secara bersama-sama. Ketersediaan air bersih menjadi persoalan penting, sehingga pemerintah provinsi merencanakan pengembangan desalinasi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Kasrul.
Polda Siap Perkuat Koordinasi-Sinergi
Kasrul menambahkan, Kapolda menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan Gubernur. Kedua pihak juga membahas pentingnya koordinasi dan sinergi dalam menangani persoalan keamanan dan berbagai faktor yang dapat memicu gangguan ketertiban masyarakat.
Selain konflik komunal, perhatian turut diberikan terhadap tindak kriminalitas yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras (Miras) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Kapolda, lanjut Kasrul, juga menyampaikan rencana untuk memaparkan pelaksanaan tugas dan kerja-kerja Polda Maluku secara berkala melalui forum koordinasi maupun kesempatan lainnya. Langkah tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kepolisian dengan pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Maluku mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,” demikian Kasrul. (NS)
