Komitmen Cegah Korupsi di Pemprov Maluku, Gubernur: Kami Monitor Per Hari
IMG-20250305-WA0024

AMBON,Nunusaku.id,- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) mengikuti rapat secara virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ruang rapat Lantai 2 kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/3/25).

Rapat itu dilakukan guna meningkatkan persentase Monitoring Center of Prevention (MCP) atau Pusat Pemantauan Pencegahan, yang merupakan program KPK untuk mencegah korupsi di pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku.

Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Abdullah Vanath, Sekretaris Daerah (Sekda) Sadali Ie serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov Maluku ikut hadiri rapat.

Usai mendengar paparan materi tim pengampuh MCP KPK, Lewerissa memberi apresiasi sangat besar dan berkomitmen mencegah terjadinya korupsi selama kepemimpinannya bersama Wagub lima tahun kedepan.

Meski diakuinya, sesuai persentase MCP, Provinsi Maluku pada tahun 2024 berada pada posisi yang rendah, bahkan jika dibanding beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Maluku sendiri.

“Itu tanggungjawab kami sebagai Pemprov Maluku. Kami akan bekerja keras, melakukan koordinasi internal dengan senantiasa memonitoring hari per hari. Kami pastikan apa yang dikehendaki KPK terutama dalam meningkatkan persentase MCP akan kami ikuti,” tegasnya.

Gubernur menegaskan, apa yang jadi tanggungjawab Pemprov Maluku akan dilakukan, dan pihaknya bertekad sungguh-sungguh memperbaiki perolehan persentase MCP atau meningkatkan kinerja, untuk disesuaikan dengan apa yang dikehendaki tim pengampuh KPK.

“Kepada Bupati/Walikota, saya juga apresiasi kepada beberapa Kabupaten/Kota yang capaiannya cukup positif di berbagai indikator. Tapi bagi yang masih rendah, mari kita sama-sama bekerja keras, kita harus manfaatkan waktu itu secara efisien dan efektif, untuk menata kelola kembali proses-proses pelaporan, administrasi dan apa saja yang terkait kewajiban Pemprov Maluku,” tambahnya.

Mengenai hal itu, Gubernur mengaku, bahwa tidak semata-mata harus terpaku kepada pemenuhan dokumen, tetapi yang jauh lebih penting adalah soal implementasi dari apa yang dikehendaki dalam pelaksanaan MCP.

“Berikan kami waktu, dengan komitmen dan kerja keras, kami akan menggerakan sumber daya internal, bekerja sebagai satu tim yang memiliki visi dan frekuensi kerja yang sama,” tutupnya.

Diketahui, nilai rata-rata capaian MCP Pemprov Maluku dan Kabupaten Kota se-Maluku tahun 2024 sebesar 56%.

Tertinggi yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) Tual 87%, diikuti Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 85%, Pemkot Ambon 76%, Pemprov Maluku 63%, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya 59%, Pemkab Kepulauan Aru 58%, Pemkab Seram Bagian Timur 49%, Pemkab Buru 45%, Pemkab Seram Bagian Barat 42%, Pemkab Buru Selatan 42%, Pemkab Kepulauan Tanimbar 36%, dan Pemkab Maluku Tenggara 32%. (NS/Diskotikmal)

Views: 159
Facebook
WhatsApp
Email