Oleh: Charles Gigir Anidlah (Wakil Ketua DPP Pemaskebar/Pemerhati Ekonomi & Sosial)

AMBON,NUNUSAKU.ID,- Pada dekade tahun 60-70 an, tidak sedikit masyarakat meninggalkan kampung halamannya di Maluku Tenggara. Atau sekarang Maluku Barat Daya (MBD), yang terdiri dari tujuh belas kecamatan, terhampar dalam gugusan pulau.

Mereka bermigrasi karena alasan sederhana, pendidikan. Karena pendidikan bisa merubah masa depan. Dan tidak sedikit generasi seusia saya, bahkan pendahulu dan penerus, punya pandangan yang sama.

Karena itu, ketika mendengar kampus PSDKU di Tiakur “disasi”, tutup sementara, tidak sedikit kalangan yang bersedih. Kita tidak akan masuk dalam ranah privasi kedua pihak yang belum sepaham. Karena mereka pasti punya solusi yang saling menguntungkan.

Bahwa penutupan sementara PSDKU di Tiakur bukan sekedar persoalan kampus dan lahan. Sebab ada mahasiswa, keluarga, pemilik kos, pedagang kecil, dan perputaran ekonomi masyarakat MBD yang ikut merasakan dampaknya.

Juga sesuatu yang sering luput dilirik ketika sebuah kampus berhenti beroperasi. Yang terlihat hanya gedung yang sepi. Ruang kuliah tanpa mahasiswa. Dosen yang tidak lagi mengajar seperti biasa. Aktivitas akademik yang menunggu kepastian.

Padahal, di luar pagar kampus, ada kehidupan lain yang ikut bergerak karena keberadaan perguruan tinggi ini. Sebut saja tukang ojek. Mungkin, warung yang menunggu mahasiswa datang untuk sarapan. Pemilik kos yang mengandalkan uang sewa kamar setiap bulan.

Juga pedagang kecil yang menggantungkan pendapatan pada ramainya aktivitas mahasiswa. Atau keluarga dari pulau-pulau di MBD yang mengirimkan uang agar anak mereka bisa kuliah di Tiakur.

Ketika PSDKU di Kota Tiakur ditutup sementara akibat persoalan lahan yang belum tuntas, pertanyaan kita seharusnya tidak berhenti pada kapan perkuliahan dimulai kembali.

Pertanyaan lainnya juga penting, “bagaimana nasib kehidupan ekonomi yang selama ini tumbuh di sekitar kampus”?

Empat Ratus Mahasiswa, Bukan Sekadar Angka

PSDKU di Tiakur memiliki sekitar 400 mahasiswa dan “misalnya” 25 dosen serta tenaga administrasi. Angka itu mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan perguruan tinggi besar di kota-kota metropolitan. Tetapi bagi daerah kepulauan seperti Maluku Barat Daya, 400 mahasiswa bukan angka yang bisa dianggap sepele.

Mereka datang dari berbagai pulau. Mereka membawa harapan keluarga masing-masing. Harapan orang tua yang mungkin harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk biaya hidup anak di Tiakur. Atau keluarga yang bekerja keras agar anaknya tidak berhenti sekolah setelah tamat SMA.

Bagi sebagian keluarga, menyekolahkan anak ke perguruan tinggi bukan keputusan ringan. Jarak antarpulau, biaya transportasi, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari menjadi pertimbangan tersendiri.

Karena itulah, keberadaan kampus di Tiakur mempunyai arti penting. Pendidikan tinggi menjadi lebih dekat dengan masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

Ketika kampus berhenti beroperasi, persoalannya bukan semata-mata tentang ruang kuliah yang kosong. Sebab ada harapan yang ikut tertahan.

Mahasiswa memang masih tinggal di Tiakur. Namun, tanpa aktivitas perkuliahan yang berjalan normal, kehidupan mereka tentu tidak sepenuhnya sama. Pengeluaran untuk fotokopi, alat tulis, transportasi ke kampus, dan
kebutuhan akademik dapat berkurang.

Dampaknya mungkin tidak selalu terlihat besar dalam satu hari. Tetapi bagi pedagang kecil, penurunan beberapa transaksi setiap hari bisa berarti sesuatu pada akhir bulan.

Uang Mahasiswa Menghidupkan Banyak Pintu

Mari kita berhitung secara sederhana. Ambil contoh, jika rata-rata pengeluaran seorang mahasiswa mencapai Rp 1,25 juta per bulan, maka 400 mahasiswa berpotensi membelanjakan Rp 500 juta setiap bulan.

Angka tersebut belum termasuk pengeluaran dosen dan tenaga administrasi. Dengan asumsi pengeluaran lokal Rp 2 juta per orang per bulan untuk 25 (misalnya) pegawai, ada tambahan Rp 50 juta. Totalnya mencapai Rp 550 juta per bulan. Tentu, ini baru simulasi berdasarkan asumsi.

Angka pengeluaran yang sebenarnya harus dibuktikan melalui survei. Tidak semua uang itu dibelanjakan di Tiakur, dan tidak semua pengeluaran akan hilang ketika kampus ditutup sementara.
Namun, hitungan sederhana tersebut memperlihatkan satu hal, aktivitas pendidikan mempunyai hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Uang yang dibawa atau dikirimkan untuk mahasiswa tidak berhenti di tangan mahasiswa. Uang itu berpindah ke pemilik kos, penjual ikan, pedagang beras, pemilik warung, penjual pulsa, hingga pengemudi transportasi lokal.

Pemilik warung menggunakan pendapatannya untuk membeli bahan makanan. Pedagang membeli barang dari pemasok. Pemilik kos menggunakan uang sewa untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga.

Begitulah ekonomi rakyat bekerja. Uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, menghidupi banyak keluarga dalam prosesnya.

Karena itu, kampus tidak semata-mata merupakan tempat belajar. Di daerah tertentu, kampus juga menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.

Persoalan Lahan Harus Selesai, Pendidikan Jangan Terlantar

Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa persoalan lahan boleh diabaikan. Status dan kepastian hukum atas tanah harus diselesaikan sesuai aturan. Tidak ada pembangunan pendidikan yang ideal jika persoalan mendasar seperti ini terus dibiarkan menggantung.

Keduanya. penyelesaian persoalan lahan dan keberlangsungan pendidikan seharusnya tidak selalu dipertentangkan.

Pemerintah daerah, pengelola perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika persoalan lahan membutuhkan waktu, perlu dipertimbangkan solusi sementara yang memungkinkan kegiatan akademik tetap berjalan, sepanjang memenuhi ketentuan hukum, keselamatan, dan standar pendidikan.

Mahasiswa tidak semestinya menjadi pihak yang paling lama menanggung ketidakpastian dari persoalan yang tidak mereka ciptakan. Mereka datang untuk belajar. Mereka bukan pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa lahan.

Waktu kuliah yang hilang juga bukan perkara kecil. Mahasiswa mempunyai rencana akademik, target kelulusan, dan harapan untuk segera bekerja setelah menyelesaikan pendidikan. Semakin lama ketidakpastian berlangsung, semakin besar pula risiko terganggunya perjalanan pendidikan mereka.

Jangan Hanya Menghitung Gedung

Persoalan ini perlu dilihat dengan cara yang lebih luas dan bijak. Ketika membicarakan kampus, kita sering menghitung bangunan, ruang kelas, fasilitas, dan anggaran.

Semua itu memang penting. Tetapi ada hal lain yang juga perlu dihitung, berapa banyak mahasiswa yang dapat melanjutkan pendidikan, berapa keluarga yang terbantu, berapa usaha kecil yang memperoleh pelanggan, dan berapa besar perputaran ekonomi yang tercipta.

Dampak penutupan PSDKU Tiakur terhadap masyarakat perlu diteliti secara nyata. Pemerintah daerah dan pengelola kampus dapat mendata perubahan pendapatan pedagang, tingkat hunian kos, serta pengeluaran mahasiswa sebelum dan sesudah penutupan.

Data tersebut akan membantu menjelaskan dampak ekonomi secara lebih akurat, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.
Pada akhirnya, persoalan lahan memang harus diselesaikan. Tetapi masa depan pendidikan juga harus dijaga.

Tiakur tidak membutuhkan kampus yang hanya berdiri secara fisik. Tiakur membutuhkan kampus yang benar-benar hidup, ruang kelas yang terisi, mahasiswa yang belajar, dosen yang mengajar, dan aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut bergerak.

Sebab, ketika sebuah kampus berhenti, yang menunggu bukan hanya mahasiswa.
Ada orang tua di pulau-pulau yang menunggu kabar anaknya. Ada pedagang kecil yang berharap pembelinya kembali ramai. Ada pemilik kos yang menunggu kepastian. Ada masa depan yang tidak seharusnya dibiarkan terlalu lama menggantung.

Menyelesaikan persoalan lahan adalah kewajiban. Menjaga agar pendidikan tetap berjalan adalah tanggungjawab bersama. Juga memastikan masyarakat tidak ikut menanggung beban secara berkepanjangan adalah bagian dari kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Saya yakin orang MBD bisa, Kalwedo!!!. (NS)