AMBON,Nunusaku.id,- Kepercayaan publik merupakan modal utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian termasuk di Maluku.
Karena itu, seluruh jajaran Polri dituntut terus memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola organisasi yang semakin baik.
Penegasan itu disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto saat memimpin Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Polda Maluku tahap I 2026 di Aula Basudara Manise, Mapolda Maluku, Jumat (29/5/26).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan internal Polri untuk mengevaluasi aspek perencanaan dan pengorganisasian pada seluruh satuan kerja, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepolisian berjalan efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Kapolda menekankan, audit kinerja tidak boleh dipandang sebagai instrumen untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran organisasi guna memperkuat kualitas pelayanan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri.
“Temuan audit bukan untuk menjatuhkan organisasi, tetapi menjadi sarana introspeksi dan pembelajaran agar kita dapat memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kapolda.
Menurutnya, perencanaan yang matang dan pengorganisasian efektif adalah fondasi utama bagi terbangunnya institusi kepolisian yang profesional dan adaptif terhadap berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang.
Karena itu, seluruh pejabat utama, kepala satuan kerja, dan jajaran kewilayahan diminta memahami secara menyeluruh hasil audit, kemudian menindaklanjutinya secara sistematis agar setiap rekomendasi benar-benar menghasilkan perbaikan yang nyata.
Kapolda juga ingatkan pentingnya membangun budaya organisasi yang sehat dan berintegritas dengan menghilangkan praktik temuan berulang yang berpotensi menghambat kinerja institusi.
“Saya berharap tidak ada lagi temuan yang berulang dari tahun ke tahun, tidak ada penambahan temuan, terlebih temuan yang bersifat fatal hingga mengarah pada pelanggaran pidana maupun administrasi berat,” ujarnya.
Lebih jauh, Kapolda menegaskan, tantangan Polri saat ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menjaga dan meningkatkan legitimasi institusi di mata masyarakat.
Menurutnya, kewenangan yang diberikan Undang-undang harus diimbangi dengan kepercayaan publik yang dibangun melalui pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan berkeadilan.
“Sebesar apa pun kewenangan yang kita miliki, tanpa kepercayaan masyarakat maka pelaksanaan tugas tidak akan berjalan optimal. Karena itu pelayanan yang humanis, profesional, dan responsif harus terus diperkuat,” katanya.
Kapolda mengaku, penguatan kepercayaan publik menjadi bagian penting dari transformasi Polri yang saat ini terus didorong melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan internal, serta pembenahan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.
Hadir dalam kegiatan itu, Irwasda, para pejabat utama (PJU) Polda, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti secara langsung maupun melalui konferensi video. (NS)
