AMBON,Nunusaku.id,- Bentrokan antar pemuda kembali pecah di kawasan Arbes STAIN Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selepas Sholat Jum’at, 26 Desember 2025.

Akibatnya, 10 orang dari kedua belah pihak jadi korban luka kena panah maupun benda tumpul-benda tajam dan kini harus menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Kota Ambon.

Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (HL) bergerak cepat mengumpulkan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Maluku dan sejumlah pihak terkait di markas kepolisian daerah (Mapolda) Maluku, Jum’at (26/12) malam.

Hadir Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Thobroni, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Kasdam XV/Pattimura Brigjen TNI Nefra Firdaus, Kabinda Maluku, Danrem 151/Biniaya Brigjen TNI Rafles Manurung, Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachry Husni Alkatiri, Kapolresta Ambon, Dandim 1504/Ambon, Ketua MUI Maluku serta tokoh masyarakat atau sesepuh asal SBT, Munir Kairoty.

Diskusi dan saling bertukar informasi oleh para pihak itu dipandu Gubernur selama kurang lebih satu jam.

Walau malam dan masih dalam suasana merayakan Natal, namun pertemuan itu tetap berlangsung serius dan penuh tanggungjawab untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi kesekian kalinya itu.

Terdapat dua poin sentral yang jadi kesepakatan bersama yakni penegakkan hukum atas para pelaku kriminal menjadi penting serta mendorong dialog intens yang melibatkan para tokoh sentral, dengan tetap menebar informasi positif dan benar.

Sebagai Walikota, Bodewin meminta aparat keamanan memfasilitasi adanya pos permanen yang diisi Polri dan TNI sehingga bisa stasioner 24 jam menjaga keamanan di kawasan STAIN. Walau memang saat ini sudah ada pos sementara. Demikian pula penting adanya CCTV di kawasan itu agar mudahkan deteksi para pelaku kriminal.

“Kami harapkan ada pos permanen dan CCTV di kawasan STAIN, khususnya yang jadi area bentrok berulang oleh kelompok warga. Guna memudahkan aparat keamanan dalam mengungkap para pelaku kriminal sekaligus deteksi dini konflik,” pinta Walikota.

Gubernur mengaku, pertemuan yang diinisiasi dirinya itu bermaksud untuk memperoleh informasi terkini sekaligus bentuk pemerintah daerah memberi dukungan yang kuat kepada Polri baik Polda Maluku maupun Polresta Ambon untuk segera memulihkan situasi keamanan di STAIN dan sekitarnya.

Selain itu, penting pula untuk melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum terhadap para pihak yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum baik aktor maupun pelaku, sebab ini negara hukum. Apalagi kejadian di STAIN ini adalah bukan pertama kali tapi peristiwa berulang.

“Polda saya yakin sungguh-sungguh bekerja keras dan memang untuk tetapkan seseorang sebagai tersangka mesti ada sekurang-kurangnya dua alat bukti hukum yang sah dan meyakinkan. Kalau itu dimiliki, pasti kepolisian sudah tetapkan. Jika belum diperoleh, butuh waktu. Dan kita percaya polisi sedang melakukan tugas secara maksimal,” tandas Gubernur usai pertemuan.

Gubernur juga akui sungguh, sebagai kepala daerah, dirinya sangat memahami ekspektasi atau harapan publik yang menghendaki supaya siapapun pelaku perbuatan melawan hukum itu harus segera diproses hukum.

Karena itu, Lewerissa meminta masyarakat yang bertikai agar sepenuhnya memberi kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan seluruh proses ini.

“Saya minta kita jangan main hakim sendiri, yang pada akhirnya juga mengganggu kenyamanan warga lain dalam beraktivitas,” pintanya.

Perihal korban bentrok, Gubernur akui, berdasarkan laporan Wakapolda dan Kapolresta, korban luka mencapai 10 orang dan kini sedang tertangani di rumah sakit. Mereka terkena panah, benda tumpul dan benda tajam.

“Kita berharap para korban yang luka-luka ini bisa tertangani secara baik oleh rumah sakit dan segera pulih,” harap Lewerissa.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan dukungan lain sebagai pemerintah dan khususnya kepala daerah, Gubernur HL mengajak dan mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi, tidak mudah terhasut berita-berita yang tidak benar, yang sifatnya manipulatif, provokatif dan tidak mendasar, tidak faktual.

“Kami sudah meminta institusi terkait yang berkepentingan agar mentake-down berita atau informasi tidak benar dan provokatif tersebut dari ragam media sosial dan media mainstream,” tegasnya.

Dirinya meminta publik, untuk merujuk sumber berita resmi yang harus dijadikan sebagai referensi informasi adalah dari kepolisian baik Polda maupun Polres, sebagai institusi yang melakukan proses penegakkan hukum terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan.

“Sejauh ini pihak kepolisian telah bekerja begitu keras. Dan sebagaimana penegasan Kasdam dan Danrem, TNI siap siaga jika memang dibutuhkan untuk membantu kepolisian guna melakukan pemulihan kondisi Kamtibmas di wilayah STAIN khususnya dan seluruh wilayah di Maluku,” tegas Gubernur.

Pemerintah, TNI dan kepolisian tidak bisa melakukan semua itu sendiri. Butuh peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Suasana kondusif harus diciptakan, apalagi ini masih dalam suasana umat Kristiani merayakan Natal.

“Mari kita jaga toleransi, jaga stabilitas keamanan di Negeri yang sama-sama kita cintai. Kita jaga demi Maluku pung Bae bersama-sama. Jangan membuka ruang untuk orang-orang tidak bertanggungjawab, provokator dan penghasut. Penyebar berita bohong sehingga membuat situasi menjadi tidak kondusif dan aman,” ajak Gubernur.

Berdasarkan hasil pertemuan itu pula tambahnya, wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) A.M Sangadji akan tetap dilakukan besok sesuai jadwal. Dan dukungan maksimal keamanan dari kepolisian tetap diberikan, dibantu TNI jika dibutuhkan.

“Untuk pentingnya pos gabungan permanen disana, sudah menjadi kesepakatan untuk diwujudkan. Demikian pula harus ada CCTV yang dipasang pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya demi kepentingan bersama, karena akan membantu polisi mengungkap peristiwa hukum/kejahatan,” tutup Gubernur.

Di tempat yang sama, Wakapolda Maluku mengaku, situasi keamanan di STAIN dan sekitarnya saat ini telah kondusif. Namun upaya pengamanan ekstra oleh kepolisian tetap dilakukan dengan mengerahkan 300 personil.

Menyoal masukan agar melakukan sweeping senjata tajam, Imam mengaku, hal itu tetap dilakukan jika kedapatan di jalan-jalan umum dan akan ditindak dengan upaya paksa. Sedangkan door to door, masih belum ada rencana.

“Soal pelaku, tim sedang bekerja menghimpun informasi sebanyak mungkin, karena ini rentetan peristiwa sebelumnya. Kalau sudah jelas, pasti akan lakukan upaya paksa. Kita sedang mencari alat bukti yang cukup walau sudah 20-30 saksi diperiksa,” tandas Imam.

“Sebagaimana yang pa Gubernur sampaikan, ini tidak mudah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maupun menangkap. Karena kalau kita salah bertindak, akan menjadi bumerang bagi kita. Maka harus berhitung dengan cermat,” demikian Wakapolda. (NS)