Kasus Korupsi Air Bersih Haruku, Mantan Kadis PUPR Maluku & Kontraktor Diserahkan ke JPU
jaksa

AMBON,NUNUSAKU.ID,– Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 memasuki babak baru.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku resmi menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Tahap II.

Dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial Muhammad Marasabessy (MM), mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, serta Fais Noufal (FN) pihak kontraktor dalam proyek tersebut.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Jumat (20/11/26), sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WIT di Kantor Kejati Maluku.

Plh Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina menjelaskan, pelaksanaan tahap II bagian dari proses hukum setelah penyidikan perkara dinyatakan selesai dan berkas perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Dengan penyerahan tersebut, tanggungjawab penanganan perkara selanjutnya berada pada Penuntut Umum untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan barang bukti, sekaligus mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.

Dengan penyerahan berkas dan dua tersangka ke JPU maka melengkapi berkas tujuh tersangka di kasus dugaan korupsi air bersih Pulau Haruku.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sebelumnya telah lebih dulu merampungkan pemberkasan lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020.

Kelima tersangka bersama barang bukti kini diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjalani proses hukum pada tahap penuntutan.

Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II itu dilakukan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku, Kamis (29/10/26). Dengan demikian, perkara proyek senilai Rp12,4 miliar tersebut selangkah lagi menuju persidangan.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer Jongker Orno, membenarkan pelaksanaan Tahap II terhadap lima tersangka tersebut.

“Hari ini resmi telah dilaksanakan Tahap II dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Tahun 2020,” ujar Orno melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/10).

Lima tersangka yang diserahkan masing-masing AS dan NHS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AM dan NM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta DPK yang disebut menjabat Direktur Utama PT Kusuma Jaya Abadi Construction.

Kerugian Negara Rp 3,8 Miliar

Kasus dugaan korupsi proyek air bersih Pulau Haruku menjadi sorotan karena nilai anggarannya mencapai sekitar Rp 12,4 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan dalam penyidikan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp 3,8 miliar.

Kejati Maluku sebelumnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas AS selaku PPK periode 16 November 2020 hingga 22 April 2021, NHS alias Ella Sopalauw selaku PPK sejak 22 April 2021, AM selaku PPTK pada periode yang sama dengan AS, serta NM selaku PPTK sejak 22 April 2021 hingga proyek selesai.

Tiga tersangka lainnya adalah pihak penyedia berinisial DP, Fais Noufal selaku kontraktor, serta Muhammad Marasabessy alias MM yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). (NS)

Views: 7
Facebook
WhatsApp
Email