AMBON,Nunusaku.id,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon didesak untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Desakan ini datang dari Wakil Ketua Panitia Khusus (Panja) Evaluasi Pendapatan dan Retribusi DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikijuluw di Senayan Belakang Soya, Selasa (20/5/25).
Upulatu menilai, selama ini pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum berjalan optimal. Banyak potensi PAD yang belum tergarap bahkan bocor di lapangan.
“Panja ini dibentuk sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting. Kita mendorong agar OPD pengumpul pajak dan retribusi tidak hanya andalkan intensifikasi dan ekstensifikasi, tapi juga harus kreatif dan inovatif mencari potensi baru,” ujarnya.
Menurut dia, sudah saatnya Pemkot menyusun belanja daerah berdasarkan pendapatan riil, bukan sekadar asumsi. Kebijakan pengeluaran anggaran harus realistis dan mencerminkan kemampuan daerah yang sesungguhnya.
“Kita tidak bisa terus menerus berandai-andai. Pendapatan harus nyata, dan itu hanya bisa dicapai jika kebocoran bisa ditutup,” tegas politisi yang dikenal vokal itu.
Upulatu juga menekankan, seluruh target pajak dan retribusi harus disusun sesuai aturan yang berlaku, yakni mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta diturunkan melalui Perda nomor 1 tahun 2024.
Tak hanya soal regulasi, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas publik, terutama pasar. Sebab, retribusi tak bisa dipungut jika sarana yang menjadi objek retribusi belum tersedia atau belum difungsikan.
“Kalau ada pasar yang belum difungsikan, itu tanggungjawab pemerintah lewat OPD teknis. Retribusi harus berjalan seiring dengan pelayanan publik. Tidak bisa hanya memungut tanpa memberi fasilitas,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Panja kata dia, meminta seluruh OPD pengumpul retribusi untuk menyajikan data valid dan akurat dalam rapat-rapat lanjutan selama tiga bulan kedepan. Fokus utama diarahkan pada sektor pasar yang dinilai memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.
“Data seperti jumlah pedagang di kios, los, dan pelataran harus jelas. Mana yang sudah dikenakan retribusi, mana yang belum. Ini penting untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan PAD,” jelas Upulatu.
Ia berharap, melalui evaluasi menyeluruh ini, PAD Kota Ambon bisa meningkat signifikan dan menjadi penopang utama pembangunan kota.
“Jika PAD kita kuat, maka program pembangunan akan lebih mudah direalisasikan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan serius dan kerja konkret,” pungkasnya. (NS-02)
