AMBON,Nunusaku.id,- Peningkatan kualitas pendidikan di Kota Ambon bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggungjawab bersama antara tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena pun memperingatkan, tidak boleh ada praktik jual-beli jabatan dalam pengangkatan kepala sekolah (Kepsek) di Kota Ambon.
Ditegaskannya, penunjukkan Kepsek harus berdasarkan kinerja dan kompetensi, bukan karena pemberian sejumlah uang.
“Lima tahun kedepan, saya pastikan tidak ada lagi praktik bayar-membayar untuk menduduki jabatan Kepsek. Semua harus melalui proses yang profesional dan transparan,” tandas Bodewin di Ambon, Kamis (27/3).
Selain itu, Walikota juga meminta transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat penting.
Anggaran sekolah baginya, harus dikelola dengan baik dan bertanggungjawab, mengingat ada beberapa kasus penyalahgunaan dana BOS yang berujung pada proses hukum.
“Kami tidak ingin lagi mendengar ada Kepsek yang tersandung kasus dana BOS. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan agar tidak timbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Larangan praktik pungutan liar (Pungli) di sekolah, baik dalam bentuk penjualan buku, iuran tambahan, maupun biaya lain yang membebani orang tua siswa juga diharapkan tidak terjadi.
“Jika ada kebijakan komite sekolah mengenai iuran tertentu, harus disepakati bersama para orang tua. Tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam kebijakan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut tambah Bodewin, salah satu fokus utama Pemkot Ambon kedepan juga adalah perbaikan sarana dan prasarana sekolah agar menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.
“Kami akan lakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah, mulai dari daya tampung, kelayakan ruang kelas, hingga fasilitas pendukung lain. Dalam lima tahun kedepan, infrastruktur pendidikan akan menjadi prioritas utama agar proses belajar-mengajar lebih optimal,” akunya.
Selain infrastruktur, distribusi tenaga pendidik juga menjadi perhatian serius. Walikota menyoroti ketimpangan dalam penempatan guru, dimana ada sekolah yang kelebihan tenaga pengajar, sementara sekolah lain justru kekurangan.
“Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Ambon berkomitmen untuk melakukan pemerataan guru sesuai kebutuhan masing-masing sekolah,” pungkasnya. (NS-02)
