AMBON,Nunusaku.id,- Sorotan tajam kembali datang dari wakil rakyat terkait gagalanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Legislator menilai lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta pengawasan Inspektorat menjadi penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo dalam rapat kerja DPRD yang membahas realisasi PAD tahun 2025.
Ia menilai Inspektorat Provinsi Maluku belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan, khususnya audit kinerja OPD.
“Inspektorat jangan hanya fokus pada audit keuangan, tapi juga audit kinerja. Kinerja OPD sangat berpengaruh terhadap capaian PAD. Ini kegagalan kolektif,” kata Alhidayat, Senin (26/1/26).
Menurutnya, DPRD belum melihat langkah tegas Inspektorat dalam memastikan OPD bekerja sesuai target yang telah ditetapkan. Temuan DPRD di lapangan justru menunjukkan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.
Alhidayat juga menyoroti Pasar Mardika yang selama ini disebut sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar, namun dinilai tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
“Masyarakat mengaku sudah membayar retribusi, tetapi kondisi pasar tidak kunjung dibenahi. Ini menandakan ada masalah dalam pengelolaan,” ujarnya.
Ia mendesak Inspektorat untuk memberi rekomendasi tegas kepada Gubernur, khususnya terhadap OPD yang kinerjanya dinilai tidak optimal, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, Alhidayat mengkritik kebijakan Pemda yang dinilai terlalu cepat mengambil langkah tegas terhadap pihak swasta, namun terkesan lunak terhadap OPD yang gagal mencapai target PAD.
“Ketegasan jangan tebang pilih. OPD yang tidak capai target dan gagal dalam pengawasan juga harus diberi sanksi, copot,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan juga menyinggung kebiasaan menurunkan target PAD dalam APBD Perubahan, yang menurutnya mencerminkan lemahnya perencanaan dan evaluasi kinerja.
“Kalau tidak capai target, harus ditegur. Kalau tetap gagal, dievaluasi bahkan dicopot,” katanya.
Dirinya lantas mengingatkan Pemda agar bersikap adil dalam mengambil kebijakan, demi menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi di Maluku.
“Kalau swasta salah kita tindak, ke dalam juga harus ditindak. Jangan sampai investor takut dan merasa pemerintah semena-mena,” tegasnya. (NS-01)
