AMBON,Nunusaku.id,- IMM Cabang Buru melalui Ketua Umum M. Kadafi Suryadi Alkatiri mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa untuk melakukan peminjaman Rp 1,5 Triliun kepada SMI.
“Langkah tersebut sebagai keputusan yang berani, terukur, dan dibangun atas kalkulasi fiskal yang matang guna menjaga arah pembangunan daerah,” tandas Kadafi kepada media ini, Senin (24/11).
Menurut Kadafi, situasi fiskal Maluku saat ini membutuhkan pendekatan baru yang tidak hanya bergantung pada PAD dan transfer pusat yang stagnan.
Manakala peminjaman daerah merupakan instrumen yang legal, modern, dan selaras dengan prinsip tata kelola fiskal kontemporer, terutama ketika diarahkan untuk belanja infrastruktur fundamental dan pelayanan publik.
“Kami melihat langkah ini bukan sekadar menutup kekurangan anggaran, tetapi menggeser Maluku dari pola penganggaran pasif menuju pengelolaan fiskal yang progresif dan development-oriented,” ujar Kadafi.
Ia menambahkan, banyak daerah maju menggunakan mekanisme pinjaman untuk mempercepat pembangunan. Hal itu juga yang ditempuh Gubernur Hendrik Lewerissa.
Sudah tentu dengan desain kebijakan yang tepat, pinjaman daerah mampu menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi regional mulai dari peningkatan aktivitas sektor riil, pembukaan lapangan kerja baru, hingga penguatan konektivitas antar wilayah
“Gubernur Hendrik Lewerissa sedang membangun fondasi fiskal jangka panjang, dan keputusan ini tunjukkan keberanian politik dan kedewasaan analisis. Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena PAD kecil saja pemerintah wajib mencari solusi yang sah dan efektif,” tegasnya.
Namun IMM Buru tambahnya, tetap menegaskan, dukungan ini tetap bersifat kritis dan konstruktif. Karena itu mereka mendorong transparansi penggunaan dana, akuntabilitas eksekusi program.
Demikian pula evaluasi rutin untuk memastikan pinjaman diarahkan kepada sektor produktif dan tidak membebani fiskal di masa depan.
“Kami mendukung langkah Pemprov Maluku, tapi kami juga akan mengawal. Keberanian fiskal harus berjalan berdampingan dengan akuntabilitas publik,” tutup Kadafi. (NS)
