AMBON,Nunusaku.id,- Siap-siap bagi oknum-oknum penyebar fitnah keji yang menuding Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerima gratifikasi terkait tambang Gunung Botak.
Sebab Gubernur memastikan segera mempolisikan oknum-oknum penyebar fitnah tersebut. Langkah itu dilakukan setelah munculnya berita di media sosial (Medsos) dan media masa dari oknum-oknum yang sengaja menyebar fitnah jika Gubernur menerima gratifikasi puluhan Miliar.
Gubernur menegaskan, dirinya sama sekali tidak ada sangkut paut dengan proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan Gunung Botak Kabupaten Buru, sebab perizinan itu sudah ada sebelum dirinya menjadi Gubernur.
“Ini fitnah keji dan saya juga tidak percaya kalau pejabat sebelum saya terima gratifikasi terkait perizinan tambang di Gunung Botak,” tegas Gubernur saat konferensi pers di lantai 3 kantor Gubernur, Kamis (26/2).
Padahal menurutnya, kondisi koperasi pemegang IPR saat ini saja kesulitan dana, sehingga mereka sementara mencari mitra untuk membantu pendanaan agar aktivitas penambangan dapat dilakukan apalagi memberikan puluhan miliar bagi pemerintah.
Karena itu diakui Gubernur, fitnah seperti ini tidak dapat diterima dan harus diusut tuntas. Pihaknya pun telah perintahkan Biro Hukum untuk menyiapkan laporan ke aparat kepolisian.
“Terhadap fitnah ini saya pastikan akan tempuh jalur hukum karena ini menyangkut wibawa pemerintah provinsi dan wibawa Gubernur, jangan lempar sampah ke wajah pemerintah,” tegas Gubernur.
Menyangkut pelaku, Gubernur mengaku telah terdeteksi penyebar fitnah tunggal di Jabodetabek dan berkuliah pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta.
Gubernur menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritik namun kritik harus disertai data agar tidak menjadi fitnah apalagi menyerang kehormatan pemerintah dan Gubernur.
“Saya sudah perintahkan untuk lapor,” ucap Gubernur.
Sementara terkait polemik anggaran penertiban Gunung Botak, Gubernur menegaskan sejak awal dirinya telah meminta Kasatgas agar melakukan penertiban dengan memperhatikan kondisi efisiensi anggaran.
“Kalau ada yang bilang anggaran puluhan Miliar untuk penertiban maka saya sampaikan itu hoaks sebab anggaran untuk penertiban itu tidak sampai 1 Miliar dan paling kecil dalam sejarah aktifitas penertiban tambang di Indonesia,” tegasnya.
Lewerissa berharap semua elemen masyarakat untuk tidak boleh cepat percaya dengan berbagai informasi dan isu yang belum dapat diyakini kebenarannya karena tidak sesuai fakta dan data.
“Sebagai Gubernur saya berharap semua kita cerdas dan bijak gunakan media sosial (Medsos), dengan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas dan tidak benar sumber maupun sesuai fakta, apalagi disebar para pihak yang tidak bertanggungjawab,” harap Gubernur. (NS)
